Semarang (ANTARA) -
"Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, berbagai persoalan yang ada di desa bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi, dan seluruh desa mendapat pendampingan rutin dan berkelanjutan, maka semua akan lebih mudah.
Baca juga: Mahasiswa UMP latih warga Cibiyuk Pemalang mengenai keamanan pangan
"Karena pasti berbasis riset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang konkret," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan potensi sumber daya pendidikan tinggi di Jateng sangat besar, bahkan beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.
"Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna," katanya.
Wacana penggantian skripsi menjadi pengabdian di desa tersebut dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembanguban Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan.
Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disambut baik serta ditindaklanjuti karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan sebelumnya.(LHP)
Baca juga: Tim KKN UNS mengusung tema "go green"
Baca juga: Puluhan mahasiswa UMP ikuti KKN di Papua Barat
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung wacana skripsi yang selama ini menjadi syarat kelulusan mahasiswa strata satu diganti menjadi praktik pengabdian di desa-desa tertinggal sebagai upaya percepatan sekaligus pemerataan pembangunan desa.
"Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, berbagai persoalan yang ada di desa bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi, dan seluruh desa mendapat pendampingan rutin dan berkelanjutan, maka semua akan lebih mudah.
Baca juga: Mahasiswa UMP latih warga Cibiyuk Pemalang mengenai keamanan pangan
"Karena pasti berbasis riset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang konkret," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan potensi sumber daya pendidikan tinggi di Jateng sangat besar, bahkan beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.
"Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna," katanya.
Wacana penggantian skripsi menjadi pengabdian di desa tersebut dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembanguban Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan.
Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disambut baik serta ditindaklanjuti karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan sebelumnya.(LHP)
Baca juga: Tim KKN UNS mengusung tema "go green"
Baca juga: Puluhan mahasiswa UMP ikuti KKN di Papua Barat