Solo (ANTARA) - Persaudaraan Pengusaha Travel Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) menyambut baik langkah pemberhentian Direktur Utama Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Akhir-akhir ini kami sering dirugikan oleh kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia terkait umrah," kata Ketua Perpuhi Her Suprabu di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan salah satu kebijakan Garuda Indonesia yang memberatkan perusahaan jasa perjalanan umrah khususnya yang ada di Solo adalah mengubah sistem penjualan tiket rute umrah.
Baca juga: Dirut Garuda dicopot, Menhub: Tak pengaruhi angkutan Natal
"Saat itu sistem penjualan tiket menggunakan sistem 'wholesaler'. Akibat kejadian ini terpaksa kami harus laporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)," katanya.
Sebagaimana diketahui, sekitar bulan Maret 2019 Perpuhi mengeluhkan kebijakan penjualan tiket penerbangan umrah yang dinilai mengandung unsur monopoli.
"Jadi kebijakan yang dikeluarkan Garuda Indonesia terkait umrah ini adalah tentang pemesanan tiket rute Solo-Jeddah dan Solo-Madinah yang tidak bisa dilakukan lagi di Kantor Garuda Indonesia Cabang Solo melainkan di tiga biro khusus di Jakarta yang sudah ditunjuk oleh Garuda Indonesia, yaitu Maktour, NRA, dan Kanomas," katanya.
Akibatnya, mata rantai penjualan menjadi makin panjang karena biro dari Solo yang ingin memberangkatkan jemaah harus membeli tiket dari biro yang lain terlebih dahulu. Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada harga tiket yang menjadi lebih tinggi.
"Kami harus membeli tiket kepada agen yang ditunjuk dengan harga lebih mahal. Dari sekitar Rp13,7 juta menjadi Rp15,6 juta. Kenaikannya sekitar 15 persen," katanya.
Menurut dia, dengan peningkatan harga tersebut dapat menghambat berkembangnya biro kecil yang ada di Solo.
Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya penataan Direksi Garuda Indonesia ke depan, pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut bisa lebih baik.
Baca juga: KPK panggil bekas bos Garuda Emirsyah Satar
Baca juga: Mantan Dirut PT Garuda Indonesia jadi Tersangka Suap
"Akhir-akhir ini kami sering dirugikan oleh kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia terkait umrah," kata Ketua Perpuhi Her Suprabu di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan salah satu kebijakan Garuda Indonesia yang memberatkan perusahaan jasa perjalanan umrah khususnya yang ada di Solo adalah mengubah sistem penjualan tiket rute umrah.
Baca juga: Dirut Garuda dicopot, Menhub: Tak pengaruhi angkutan Natal
"Saat itu sistem penjualan tiket menggunakan sistem 'wholesaler'. Akibat kejadian ini terpaksa kami harus laporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)," katanya.
Sebagaimana diketahui, sekitar bulan Maret 2019 Perpuhi mengeluhkan kebijakan penjualan tiket penerbangan umrah yang dinilai mengandung unsur monopoli.
"Jadi kebijakan yang dikeluarkan Garuda Indonesia terkait umrah ini adalah tentang pemesanan tiket rute Solo-Jeddah dan Solo-Madinah yang tidak bisa dilakukan lagi di Kantor Garuda Indonesia Cabang Solo melainkan di tiga biro khusus di Jakarta yang sudah ditunjuk oleh Garuda Indonesia, yaitu Maktour, NRA, dan Kanomas," katanya.
Akibatnya, mata rantai penjualan menjadi makin panjang karena biro dari Solo yang ingin memberangkatkan jemaah harus membeli tiket dari biro yang lain terlebih dahulu. Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada harga tiket yang menjadi lebih tinggi.
"Kami harus membeli tiket kepada agen yang ditunjuk dengan harga lebih mahal. Dari sekitar Rp13,7 juta menjadi Rp15,6 juta. Kenaikannya sekitar 15 persen," katanya.
Menurut dia, dengan peningkatan harga tersebut dapat menghambat berkembangnya biro kecil yang ada di Solo.
Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya penataan Direksi Garuda Indonesia ke depan, pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut bisa lebih baik.
Baca juga: KPK panggil bekas bos Garuda Emirsyah Satar
Baca juga: Mantan Dirut PT Garuda Indonesia jadi Tersangka Suap