Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan mendukung layanan aduan terintegrasi penggunaan ekonomi digital dan aduan masyarakat rintisan tanda tangan elektronik (TTE) dan tata naskah dinas elektronik (TNDE) yang menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk kemajuan pembangunan daerah.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa gerak cepat yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengatasi berbagai masalah terkait dengan persuratan dan kearsipan di instansi pemerintahan yakni menggunakan TTE dan TNDE dalam prosedur resmi surat-menyurat.
"Ini menjadi solusi dari masalah yang terjadi dalam tata naskah dinas, antara lain kemungkinan penyalahgunaan terhadap penomoran surat manakala dilakukan secara manual, pengarsipan dan pencarian surat yang sulit," katanya.
Ia mengatakan TTE dan TNDE dapat digunakan dimana saja dan kapan saja sehingga bisa mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
Masyarakat, kata dia, kini menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang "good governance" yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Baca juga: Ini pesan dan tanda tangan Jokowi di kap mobil Esemka
"Upaya Pemkot Pekalongan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu mensinergikan sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sehingga saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi di daerah," katanya.
Ia mengatakan untuk mewujudkan langkah itu maka kedepan diperlukan langkah dan inovasi lebih dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang "Good Governance" yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Oleh karena, kami berharap pada organisasi perangkat daerah bisa memberikan contoh yang baik untuk melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Kementerian Kominfo luncurkan Tanda Tangan Elektronik
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa gerak cepat yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengatasi berbagai masalah terkait dengan persuratan dan kearsipan di instansi pemerintahan yakni menggunakan TTE dan TNDE dalam prosedur resmi surat-menyurat.
"Ini menjadi solusi dari masalah yang terjadi dalam tata naskah dinas, antara lain kemungkinan penyalahgunaan terhadap penomoran surat manakala dilakukan secara manual, pengarsipan dan pencarian surat yang sulit," katanya.
Ia mengatakan TTE dan TNDE dapat digunakan dimana saja dan kapan saja sehingga bisa mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
Masyarakat, kata dia, kini menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang "good governance" yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Baca juga: Ini pesan dan tanda tangan Jokowi di kap mobil Esemka
"Upaya Pemkot Pekalongan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu mensinergikan sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sehingga saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi di daerah," katanya.
Ia mengatakan untuk mewujudkan langkah itu maka kedepan diperlukan langkah dan inovasi lebih dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang "Good Governance" yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Oleh karena, kami berharap pada organisasi perangkat daerah bisa memberikan contoh yang baik untuk melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Kementerian Kominfo luncurkan Tanda Tangan Elektronik