Semarang (ANTARA) - Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah menginisiasi pelaksanaan Kongres Perempuan pertama yang akan digelar selama dua hari Senin-Selasa, 25-26 November 2019, di Hotel UTC, Jalan Kelud Raya Semarang.
Kongres Perempuan 2019 yang mengusung tema Menguatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera tersebut akan diikuti oleh sejumlah organisasi, komunitas, dan elemen terkait untuk melakukan konsolidasi gerakan sosial untuk mencari solusi bersama.
Dewi Indrajati, Steering Committee yang juga Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB menjelaskan Kongres Perempuan Jawa Tengah I perlu dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah perempuan saat ini.
Di Jawa Tengah, lanjut Dewi, dari tahun 2015 sampai 2019 data DP3P2KB Jawa Tengah mencatat ada 8.640 perempuan yang melapor bahwa dirinya mengalami kekerasan berbasis gender; kemudian lebih 50 persen perempuan kepala keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 persen bercerai karena mengalami KdRT, 40 persen buta huruf, serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.
Dewi menyebutkan para peserta Kongres Perempuan berasal dari organisasi lintas profesi, agama, OPD terkait, BKOW, GOW, LSM, komunitas, jurnalis, dan elemen terkait sebanyak 750 orang.
Baca juga: Memberdayakan perempuan pekerja Ungaran melalui Program "Better Work"
Kongres Perempuan yang akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan keynote speech pada stadium general Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Gusti Ayu Bintang Darmawati yang juga akan memaparkan Perspektif Perempuan Indonesia dalam Pembangunan tersebut akan dilanjutkan dengan sejumlah seminar dan diskusi tematik untuk memetakan persoalan perempuan sekaligus membuat rekomendasinya.
Kongres Perempuan Jawa Tengah I akan menjadi tonggak pelaksanaan kongres selanjutnya sekaligus hasil kongres akan diimplementasikan dalam program jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tidak hanya merupakan slogan tetapi realisasi program untuk solusi bersama.
Baca juga: Anak berhadapan hukum di Jateng masih tinggi
Kongres Perempuan 2019 yang mengusung tema Menguatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera tersebut akan diikuti oleh sejumlah organisasi, komunitas, dan elemen terkait untuk melakukan konsolidasi gerakan sosial untuk mencari solusi bersama.
Dewi Indrajati, Steering Committee yang juga Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB menjelaskan Kongres Perempuan Jawa Tengah I perlu dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah perempuan saat ini.
Di Jawa Tengah, lanjut Dewi, dari tahun 2015 sampai 2019 data DP3P2KB Jawa Tengah mencatat ada 8.640 perempuan yang melapor bahwa dirinya mengalami kekerasan berbasis gender; kemudian lebih 50 persen perempuan kepala keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 persen bercerai karena mengalami KdRT, 40 persen buta huruf, serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.
Dewi menyebutkan para peserta Kongres Perempuan berasal dari organisasi lintas profesi, agama, OPD terkait, BKOW, GOW, LSM, komunitas, jurnalis, dan elemen terkait sebanyak 750 orang.
Baca juga: Memberdayakan perempuan pekerja Ungaran melalui Program "Better Work"
Kongres Perempuan yang akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan keynote speech pada stadium general Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Gusti Ayu Bintang Darmawati yang juga akan memaparkan Perspektif Perempuan Indonesia dalam Pembangunan tersebut akan dilanjutkan dengan sejumlah seminar dan diskusi tematik untuk memetakan persoalan perempuan sekaligus membuat rekomendasinya.
Kongres Perempuan Jawa Tengah I akan menjadi tonggak pelaksanaan kongres selanjutnya sekaligus hasil kongres akan diimplementasikan dalam program jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tidak hanya merupakan slogan tetapi realisasi program untuk solusi bersama.
Baca juga: Anak berhadapan hukum di Jateng masih tinggi