Purwokerto (ANTARA) - Jumlah perempuan di kabinet periode mendatang perlu ditambah guna memberikan kesempatan kepada mereka, kata pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq.
"Banyak tokoh perempuan yang potensial menduduki kursi menteri. Oleh karena itu, jumlah perempuan di kabinet mendatang harus lebih banyak daripada jumlah yang ada saat ini," kata Ahmad Sabiq di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Tokoh-tokoh perempuan yang ada di Tanah Air pada saat ini memiliki potensi yang tidak diragukan.
Menurut dia, tokoh perempuan yang memiliki potensi untuk menduduki kursi menteri. Mereka itu bisa berasal dari partai maupun kalangan profesional.
"Keduanya bisa asalkan memang memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni," kata Ahmad Sabiq.
Hal tersebut, kata dia, sekaligus memberi kesempatan kepada kader-kader perempuan dari partai.
Baca juga: Presiden perlu menambah jumlah menteri perempuan di kabinet
"Kader partai yang berkualitas 'kan banyak. Selama ini masih banyak yang belum mendapat kesempatan yang leluasa sehingga perlu diberi kesempatan yang lebih luas lagi," kata Ahmad Sabiq.
Sebelumnya, Ahmad Sabiq berharap Presiden Joko Widodo membentuk kabinet yang proporsional.
"Presiden Joko Widodo jangan membentuk kabinet yang gemuk pada kabinet mendatang," katanya.
Menurut dia, penyusunan kabinet harus bersifat wajar dan proporsional.
"Partai pendukung tentu harus diakomodasi tetapi tetap wajar dan proporsional. Jangan sampai malah menjadi tidak efisien," katanya.
Selain itu, dia juga berharap Jokowi memilih menteri yang cakap dan profesional. Selain itu, selektif memilih menteri di kabinet mendatang.
Ahmad Sabiq juga mengingatkan bahwa pemilihan menteri akan lebih optimal dengan melibatkan KPK dan PPATK.
"Dengan demikian, tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," katanya.
Baca juga: Dahnil Anzar: Fadli Zon tidak bersedia jadi menteri Jokowi
Baca juga: Partai diminta selektif ajukan nama calon menteri
Pengamat: Jumlah perempuan di kabinet periode mendatang perlu ditambah
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) saat meninjau pembangunan rumah rusak berat akibat gempa di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Mataram, NTB, Jumat (22-3-2019). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.