Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah siap mengurangi pelaksanaan kunjungan kerja, terutama ke luar negeri guna menghemat pengeluaran anggaran.
"Efisiensi harus dilakukan, apalagi di era serba digital, kunjungan kerja sudah tidak perlu lagi. Cukup minta dikirimkan data atau telepon kalau mau belajar dari daerah lain," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi di Semarang, Jumat.
Menurut dia, dengan adanya digitalisasi dan seiring perkembangan zaman yang menghadapi revolusi 4.0, kalangan legislatif memang dituntut untuk bekerja dengan sistem modern.
Untuk mewujudkan parlemen yang modern itu, lanjut dia, anggota legislatif harus lebih tanggap terhadap teknologi.
"Bekerja dengan cara-cara digital itu cukup relevan dan bagus. Kami bahkan sudah menjalankannya," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Rukma, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia, terutama mengenai kunjungan kerja ke luar negeri oleh kalangan pejabat.
Secara keseluruhan dirinya mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dan menilai apa yang disampaikan sangat ringkas, padat, dan sesuai substansi.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu ada 13 poin yang coba disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia.
"Bapak Presiden tadi menyampaikan beberapa poin, mulai dari persatuan dan kesatuan, Pancasila yang harus tetap dijunjung sebagai ideologi, memaksimalkan revolusi 4.0, dan banyak lagi. Intinya Presiden ingin loncatan-loncatan yang maju dan bukan 'alon-alon waton kelakon' seiring perkembangan teknologi yang cepat," katanya.
Baca juga: 120 anggota DPRD Jateng terpilih dijadwalkan dilantik 3 September 2019
"Efisiensi harus dilakukan, apalagi di era serba digital, kunjungan kerja sudah tidak perlu lagi. Cukup minta dikirimkan data atau telepon kalau mau belajar dari daerah lain," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi di Semarang, Jumat.
Menurut dia, dengan adanya digitalisasi dan seiring perkembangan zaman yang menghadapi revolusi 4.0, kalangan legislatif memang dituntut untuk bekerja dengan sistem modern.
Untuk mewujudkan parlemen yang modern itu, lanjut dia, anggota legislatif harus lebih tanggap terhadap teknologi.
"Bekerja dengan cara-cara digital itu cukup relevan dan bagus. Kami bahkan sudah menjalankannya," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Rukma, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia, terutama mengenai kunjungan kerja ke luar negeri oleh kalangan pejabat.
Secara keseluruhan dirinya mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dan menilai apa yang disampaikan sangat ringkas, padat, dan sesuai substansi.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu ada 13 poin yang coba disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia.
"Bapak Presiden tadi menyampaikan beberapa poin, mulai dari persatuan dan kesatuan, Pancasila yang harus tetap dijunjung sebagai ideologi, memaksimalkan revolusi 4.0, dan banyak lagi. Intinya Presiden ingin loncatan-loncatan yang maju dan bukan 'alon-alon waton kelakon' seiring perkembangan teknologi yang cepat," katanya.
Baca juga: 120 anggota DPRD Jateng terpilih dijadwalkan dilantik 3 September 2019