Semarang (ANTARA) - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menyebut jumlah laporan masyarakat yang diterima pihaknya mengalami penurunan cukup drastis karena gaya kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, terutama dibukanya kanal-kanal pengaduan melalui media sosial.
"Memang menurun drastis terkait pengaduan masyarakat ke ORI, sampai sekarang baru ada dua laporan yang kami tangani khususnya pengaduan tentang pelayanan publik di Jawa Tengah," kata Farida saat mengikuti dialog terbuka tentang pelayanan publik di kantor PWI Jawa Tengah, Semarang, Rabu.
Dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima ORI Jateng pada tahun lalu, penurunannya sangat signifikan pada 2018 tercatat masih ada sekitar 19 pengaduan dari masyarakat.
"Selain penggunaan medsos untuk pelayanan publik termasuk pengaduan yang dilakukan Pak Gubernur, tingkat kepuasan pelayanan publik di Jateng memang sudah baik," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Wonosobo bentuk tim tindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI
Berdasarkan survei kepatuhan pada 2016 lalu, kata dia, Pemprov Jateng masuk zona hijau, artinya tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik tinggi.
Terkait dengan hal itu, ORI Jateng juga akan berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bahkan sejumlah program berbasis media sosial akan dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan.
"Tentu kami harus berlari mengejar ketertinggalan ini. Memang kami akui, metode yang dilakukan Pak Ganjar ini lebih disukai masyarakat karena lebih cepat dalam merespon pengaduan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat menurunnya pengaduan masyarakat kepada ORI Jateng bukan hanya karena pihaknya membuka kanal pengaduan secara daring, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengenal ORI secara detil.
Baca juga: Ombudsman panggil Komisi Kejaksaan karena banyak aduan
Orang nomor satu di Jateng itupun mengaku terkejut karena sampai saat ini jumlah laporan yang masuk ke ORI Jateng berkaitan pelayanan masyarakat baru dua laporan, padahal laporan yang masuk pada dirinya mencapai ribuan.
"Mungkin masyarakat belum tahu bahwa ada ORI yang bisa jadi tempat menadu atau melaporkan. Saatnya ORI memperkenalkan diri agar dapat memerankan fungsinya dengan optimal," ujarnya.
Selain di lingkungan Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota lain di Jateng juga banyak yang sudah responsif seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Banyumas dan daerah lain.
"Nah, ORI mungkin juga bisa mengadvokasi daerah-daerah lain yang masih belum responsif terkait pengaduan pelayanan publik. Selama ini, saya bersama ORI cukup intens bekerja sama khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Jateng," katanya.(LHP)
Baca juga: Semarang raih penghargaan pengelola laporan masyarakat terbaik
"Memang menurun drastis terkait pengaduan masyarakat ke ORI, sampai sekarang baru ada dua laporan yang kami tangani khususnya pengaduan tentang pelayanan publik di Jawa Tengah," kata Farida saat mengikuti dialog terbuka tentang pelayanan publik di kantor PWI Jawa Tengah, Semarang, Rabu.
Dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima ORI Jateng pada tahun lalu, penurunannya sangat signifikan pada 2018 tercatat masih ada sekitar 19 pengaduan dari masyarakat.
"Selain penggunaan medsos untuk pelayanan publik termasuk pengaduan yang dilakukan Pak Gubernur, tingkat kepuasan pelayanan publik di Jateng memang sudah baik," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Wonosobo bentuk tim tindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI
Berdasarkan survei kepatuhan pada 2016 lalu, kata dia, Pemprov Jateng masuk zona hijau, artinya tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik tinggi.
Terkait dengan hal itu, ORI Jateng juga akan berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bahkan sejumlah program berbasis media sosial akan dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan.
"Tentu kami harus berlari mengejar ketertinggalan ini. Memang kami akui, metode yang dilakukan Pak Ganjar ini lebih disukai masyarakat karena lebih cepat dalam merespon pengaduan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat menurunnya pengaduan masyarakat kepada ORI Jateng bukan hanya karena pihaknya membuka kanal pengaduan secara daring, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengenal ORI secara detil.
Baca juga: Ombudsman panggil Komisi Kejaksaan karena banyak aduan
Orang nomor satu di Jateng itupun mengaku terkejut karena sampai saat ini jumlah laporan yang masuk ke ORI Jateng berkaitan pelayanan masyarakat baru dua laporan, padahal laporan yang masuk pada dirinya mencapai ribuan.
"Mungkin masyarakat belum tahu bahwa ada ORI yang bisa jadi tempat menadu atau melaporkan. Saatnya ORI memperkenalkan diri agar dapat memerankan fungsinya dengan optimal," ujarnya.
Selain di lingkungan Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota lain di Jateng juga banyak yang sudah responsif seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Banyumas dan daerah lain.
"Nah, ORI mungkin juga bisa mengadvokasi daerah-daerah lain yang masih belum responsif terkait pengaduan pelayanan publik. Selama ini, saya bersama ORI cukup intens bekerja sama khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Jateng," katanya.(LHP)
Baca juga: Semarang raih penghargaan pengelola laporan masyarakat terbaik