Temanggung (ANTARA) - Ketua Fraksi Golkar Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung Tunggul Purnomo meminta Bupati Temanggung M. Al Khadziq segera memberikan penjelasan kepada nasabah BKK Pringsurat terkait dengan rencana likuidasi lembaga keuangan tersebut.
"Bupati harus bertindak sigap dan langsung memberi kepastian sikap kepada para nasabah. Bisa dengan mengundang dan mengumpulkan mereka, kemudian menjelaskan di hadapan mereka bahwa pemerintah akan tetap bertanggung jawab," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis.
Menurut dia, penjelasan secara langsung perlu disampaikan oleh Bupati, atau jangan melalui bagian perekonomian atau lainnya, sehingga nasabah akan lebih tenang dan tidak bertanya-tanya soal kepastian pengembalian dana milik mereka.
Baca juga: Penutupan kantor kas BKK Pringsurat hambat penyidikan
"Kalau uang milik pribadi nasabah, masih mendinglah. Kalau itu uang milik kelompok, 'kan yang dahulu menyetor jadi kerepotan, bingung mau jawab apa kalau belum ada kepastian," katanya.
Tunggul Purnomo menekankan, "Bagaimanapun masa depan BKK Pringsurat lebih banyak ditentukan oleh Pemprov Jateng karena pemprov pemilik saham terbesar perusahaan daerah tersebut."
Ia menuturkan bahwa likuidasi tidak mengugurkan kewajiban pemilik untuk mengembalikan dana nasabah. Dalam hal ini, pemilik harus tetap bertanggung jawab.
Menurut Tunggul Purnomo, likuidasi hanya menutup operasional lembaga keuangan milik pemerintah tersebut. Kewajiban pembayaran dan lainnya masih harus diselesaikan oleh pemilik.
Baca juga: Bupati Temanggung dukung penuntasan hukum Kasus BKK Pringsurat
BKK Pringsurat merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 51 persen dan 49 persen.
Menurut dia, kencangnya rencana likuidasi BKK Pringsurat tentu akan memberi kecemasan dan kekhwatiran tersendiri bagi nasabah.
Sementara itu, Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengaku belum menerima laporan dari Bagian Perekonomian perihal kepastian masa depan BKK Pringsurat. Apakan akan dilikuidasi atau turut dimerger dengan BKK lain yang ada di seluruh Jateng.
"Bagian Perekonomian kembali rapat soal itu di provinsi. Saya belum mendapat laporan lebih lanjut," katanya.
"Bupati harus bertindak sigap dan langsung memberi kepastian sikap kepada para nasabah. Bisa dengan mengundang dan mengumpulkan mereka, kemudian menjelaskan di hadapan mereka bahwa pemerintah akan tetap bertanggung jawab," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis.
Menurut dia, penjelasan secara langsung perlu disampaikan oleh Bupati, atau jangan melalui bagian perekonomian atau lainnya, sehingga nasabah akan lebih tenang dan tidak bertanya-tanya soal kepastian pengembalian dana milik mereka.
Baca juga: Penutupan kantor kas BKK Pringsurat hambat penyidikan
"Kalau uang milik pribadi nasabah, masih mendinglah. Kalau itu uang milik kelompok, 'kan yang dahulu menyetor jadi kerepotan, bingung mau jawab apa kalau belum ada kepastian," katanya.
Tunggul Purnomo menekankan, "Bagaimanapun masa depan BKK Pringsurat lebih banyak ditentukan oleh Pemprov Jateng karena pemprov pemilik saham terbesar perusahaan daerah tersebut."
Ia menuturkan bahwa likuidasi tidak mengugurkan kewajiban pemilik untuk mengembalikan dana nasabah. Dalam hal ini, pemilik harus tetap bertanggung jawab.
Menurut Tunggul Purnomo, likuidasi hanya menutup operasional lembaga keuangan milik pemerintah tersebut. Kewajiban pembayaran dan lainnya masih harus diselesaikan oleh pemilik.
Baca juga: Bupati Temanggung dukung penuntasan hukum Kasus BKK Pringsurat
BKK Pringsurat merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 51 persen dan 49 persen.
Menurut dia, kencangnya rencana likuidasi BKK Pringsurat tentu akan memberi kecemasan dan kekhwatiran tersendiri bagi nasabah.
Sementara itu, Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengaku belum menerima laporan dari Bagian Perekonomian perihal kepastian masa depan BKK Pringsurat. Apakan akan dilikuidasi atau turut dimerger dengan BKK lain yang ada di seluruh Jateng.
"Bagian Perekonomian kembali rapat soal itu di provinsi. Saya belum mendapat laporan lebih lanjut," katanya.