Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,07 persen pada 2017.
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2018 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis.
Menteri mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir.
Baca juga: Menkeu: Kelas menengah jangan bermental "gratisan"
Dia juga menyebutkan bahwa eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok serta perubahan kebijakan moneter di AS menjadi tantangan yang muncul di sepanjang 2018.
Kondisi tersebut memengaruhi perekonomian Indonesia dan negara berkembang lainnya, katanya lebih lanjut.
Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi solid antara pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata dia, dapat meminimalisasi dampak risiko global tersebut.
Dengan demikian, stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga dengan baik.
Baca juga: Menkeu: Anggaran infrastruktur 2019 capai Rp400 triliun
Dengan pertumbuhan ekonomi yanh cukup baik pada 2018, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2018 dapat mencapai Rp14.837,4 triliun, meningkat dibandingkan Rp13.587,2 triliun pada 2017.
Selain itu, Menteri Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang cukup kondusif.
Indikasi tersebut tercermin dari tingkat inflasi pada 2018 yang tercatat sebesar 3,13 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan di dalam APBN TA 2018, yaitu 3,50 persen.
Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi dalam negeri, terutama harga bahan bakar dan tarif listrik yabg berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat.
Baca juga: Menkeu sebut Pemilu dan Lebaran pemicu defisit neraca perdagangan
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2018 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis.
Menteri mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir.
Baca juga: Menkeu: Kelas menengah jangan bermental "gratisan"
Dia juga menyebutkan bahwa eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok serta perubahan kebijakan moneter di AS menjadi tantangan yang muncul di sepanjang 2018.
Kondisi tersebut memengaruhi perekonomian Indonesia dan negara berkembang lainnya, katanya lebih lanjut.
Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi solid antara pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata dia, dapat meminimalisasi dampak risiko global tersebut.
Dengan demikian, stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga dengan baik.
Baca juga: Menkeu: Anggaran infrastruktur 2019 capai Rp400 triliun
Dengan pertumbuhan ekonomi yanh cukup baik pada 2018, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2018 dapat mencapai Rp14.837,4 triliun, meningkat dibandingkan Rp13.587,2 triliun pada 2017.
Selain itu, Menteri Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang cukup kondusif.
Indikasi tersebut tercermin dari tingkat inflasi pada 2018 yang tercatat sebesar 3,13 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan di dalam APBN TA 2018, yaitu 3,50 persen.
Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi dalam negeri, terutama harga bahan bakar dan tarif listrik yabg berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat.
Baca juga: Menkeu sebut Pemilu dan Lebaran pemicu defisit neraca perdagangan