Solo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, menunda penetapan anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka penghitungan dan penetapan jumlah kursi anggota legislatif terpilih periode 2019-2024, di sebuah hotel Solo, Rabu.
Pada rapat pleno yang juga dihadiri sejumlah pimpiman parpol peserta pemilu dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti tersebut menyatakan menunda penetapan karena Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum turun.
Menurut Nurul Sutarti, BRPK yang merupakan catatan adanya perselisihan anggota caleg yang mengajukan permohonan ke MK belum turun dan penundaan ini juga terjadi di KPU di daerah lainnya di Indonesia.
"BRPK ini sangat penting untuk dijadikan dasar KPU RI menetapkan anggota DPRD Surakarta periode 2019-2024," kata Nurul.
Menurut Nurul, khusus Kota Surakarta tidak ada gugatan dari hasil Pileg 2019 di MK, tetapi KPU daerah lain yang ada permohonan gugatan secara langsung dapat memengaruhi penetapan ke KPU lainnya.
Baca juga: Bawaslu RI menolak permohonan koreksi KPU Surakarta
"KPU memang satu komando. Jika ada gugat pada KPU daerah lain, maka KPU pusat dipastikan juga menunggu hasil gugatan selesai, sehingga acara penetapan anggota DPRD terpilih bisa bersamaan seluruh Indonesia," kata Nurul.
Kendati demikian, KPU Kota Surakarta yang melakukan konsultasi dengan KPU RI diperkirakan akan menerbikan BRPK pada pekan depan. atau sekitar tanggal 9 Juli mendatang.
Oleh karena itu, KPU Surakarta setelah BRPK dari MK turun, bisa langsung segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan parpol peserta pemilu.
"Kami tentunya juga melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jateng terkait penerbitan BRPK," katanya.
Menyinggung soal data perolehan suara anggota caleg Pemilu 2019 di Solo, kata dia, KPU hingga saat ini, sudah mempunyai data perolehan suara Caleg sebanyak 45 kursi anggota DPRD Surakarta periode 2019-2024.
Baca juga: KPU Pekalongan ajukan anggaran pilkada 2020/2025 Rp35 miliar
Pada rapat pleno yang juga dihadiri sejumlah pimpiman parpol peserta pemilu dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti tersebut menyatakan menunda penetapan karena Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum turun.
Menurut Nurul Sutarti, BRPK yang merupakan catatan adanya perselisihan anggota caleg yang mengajukan permohonan ke MK belum turun dan penundaan ini juga terjadi di KPU di daerah lainnya di Indonesia.
"BRPK ini sangat penting untuk dijadikan dasar KPU RI menetapkan anggota DPRD Surakarta periode 2019-2024," kata Nurul.
Menurut Nurul, khusus Kota Surakarta tidak ada gugatan dari hasil Pileg 2019 di MK, tetapi KPU daerah lain yang ada permohonan gugatan secara langsung dapat memengaruhi penetapan ke KPU lainnya.
Baca juga: Bawaslu RI menolak permohonan koreksi KPU Surakarta
"KPU memang satu komando. Jika ada gugat pada KPU daerah lain, maka KPU pusat dipastikan juga menunggu hasil gugatan selesai, sehingga acara penetapan anggota DPRD terpilih bisa bersamaan seluruh Indonesia," kata Nurul.
Kendati demikian, KPU Kota Surakarta yang melakukan konsultasi dengan KPU RI diperkirakan akan menerbikan BRPK pada pekan depan. atau sekitar tanggal 9 Juli mendatang.
Oleh karena itu, KPU Surakarta setelah BRPK dari MK turun, bisa langsung segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan parpol peserta pemilu.
"Kami tentunya juga melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jateng terkait penerbitan BRPK," katanya.
Menyinggung soal data perolehan suara anggota caleg Pemilu 2019 di Solo, kata dia, KPU hingga saat ini, sudah mempunyai data perolehan suara Caleg sebanyak 45 kursi anggota DPRD Surakarta periode 2019-2024.
Baca juga: KPU Pekalongan ajukan anggaran pilkada 2020/2025 Rp35 miliar