Semarang (ANTARA) - Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia yang menjadi salah satu lembaga binaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menggandeng "crowdfunding" syariah kerjasama.com dalam menyediakan bantuan modal bagi para wirausahawan di berbagai daerah.
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan oleh Ketua DPP GKN Indonesia Awang Dody Kardeli dan CEO and Co-Founder PT Kerjasama Untuk Negeri (www.kerjasama.com) Gunawan Arifin di sela Rapat Kerja Nasional GKN Indonesia yang berlangsung di Hotel Balemong Resort, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin.
Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto.
CEO and Co-Founder kerjasama.com Gunawan Arifin mengungkapkan bahwa permodalan masih menjadi kendala utama bagi para pelaku UKM dan wirausahawan dalam mengembangkan usahanya.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen membantu para pelaku UKM untuk berkembang melalui peminjaman modal sekaligus memberikan penjelasan mengenai "financial technology", dimana pemanfaatan teknologi keuangan digital semakin bertumbuh pada era industri 4.0.
Baca juga: Gaet wirausahawan muda Semarang, Wismilak gelar roadshow "Diplomat Succes Challenge"
Menurut dia, masih banyak UKM yang belum mengetahui mengenai "fintech", termasuk "fintech" syariah.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pelaku UKM di Indonesia yang dinilai memenuhi syarat menerima pinjaman modal dari perbankan atau "bankable" jumlahnya masih sangat sedikit.
Terkait dengan pemberian permodalan itu, pihaknya bekerja sama dengan GKN Indonesia yang bisa menyampaikan rekomendasi dalam penentuan UKM penerima bantuan modal.
Gunawan menyebutkan Indonesia adalah negara yang memiliki valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sehingga sangat perlu mendorong sektor "fintech", khususnya "fintech" syariah guna meningkatkan inklusi finansial.
Ia menilai menggarap pasar dari sektor UKM masih cukup menjanjikan karena peluang masih terbuka lebar untuk "fintech" masuk sebagai salah satu opsi permodalan bagi para pelaku UKM khususnya di Jateng.
"Jateng saya lihat cukup bagus ya, khusus di Semarang sebenarnya banyak sekali pemodal tapi masih bingung untuk menyalurkannya," ujarnya.
Ketua DPP GKN Indonesia Awang Dody Kardeli mengatakan Jateng memiliki basis UKM yang cukup bagus terutama di Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Purwokerto sehingga dirinya optimistis industri UKM di Jateng akan terus tumbuh serta berkembang.
Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan pembinaan khusunya teknologi untuk pelaku UKM yang ada di luar Pulau Jawa.
"Kalau UKM di Jawa sudah bagus dan mandiri, makanya kita lakukan pendampingan pelaku UKM di luar Jawa agar melek teknologi," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto menyambut baik kerja sama GKN dengan kerjasama.com dalam penyediaan bantuan permodalan usaha.
Ia mengakui jika permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha, sedangkan di sisi lain ada pihak yang mempunyai dana dan bisa membantu pengembangan usaha.
"Bagi pemerintah, selama kerja sama ini 'prudence', 'win-win', 'clear' secara hukum dan memberi manfaat bagi pelaku UKM dan koperasi, kita akan dukung," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah targetkan cetak 20.000 wirausahawan baru
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan oleh Ketua DPP GKN Indonesia Awang Dody Kardeli dan CEO and Co-Founder PT Kerjasama Untuk Negeri (www.kerjasama.com) Gunawan Arifin di sela Rapat Kerja Nasional GKN Indonesia yang berlangsung di Hotel Balemong Resort, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin.
Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto.
CEO and Co-Founder kerjasama.com Gunawan Arifin mengungkapkan bahwa permodalan masih menjadi kendala utama bagi para pelaku UKM dan wirausahawan dalam mengembangkan usahanya.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen membantu para pelaku UKM untuk berkembang melalui peminjaman modal sekaligus memberikan penjelasan mengenai "financial technology", dimana pemanfaatan teknologi keuangan digital semakin bertumbuh pada era industri 4.0.
Baca juga: Gaet wirausahawan muda Semarang, Wismilak gelar roadshow "Diplomat Succes Challenge"
Menurut dia, masih banyak UKM yang belum mengetahui mengenai "fintech", termasuk "fintech" syariah.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pelaku UKM di Indonesia yang dinilai memenuhi syarat menerima pinjaman modal dari perbankan atau "bankable" jumlahnya masih sangat sedikit.
Terkait dengan pemberian permodalan itu, pihaknya bekerja sama dengan GKN Indonesia yang bisa menyampaikan rekomendasi dalam penentuan UKM penerima bantuan modal.
Gunawan menyebutkan Indonesia adalah negara yang memiliki valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sehingga sangat perlu mendorong sektor "fintech", khususnya "fintech" syariah guna meningkatkan inklusi finansial.
Ia menilai menggarap pasar dari sektor UKM masih cukup menjanjikan karena peluang masih terbuka lebar untuk "fintech" masuk sebagai salah satu opsi permodalan bagi para pelaku UKM khususnya di Jateng.
"Jateng saya lihat cukup bagus ya, khusus di Semarang sebenarnya banyak sekali pemodal tapi masih bingung untuk menyalurkannya," ujarnya.
Ketua DPP GKN Indonesia Awang Dody Kardeli mengatakan Jateng memiliki basis UKM yang cukup bagus terutama di Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Purwokerto sehingga dirinya optimistis industri UKM di Jateng akan terus tumbuh serta berkembang.
Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan pembinaan khusunya teknologi untuk pelaku UKM yang ada di luar Pulau Jawa.
"Kalau UKM di Jawa sudah bagus dan mandiri, makanya kita lakukan pendampingan pelaku UKM di luar Jawa agar melek teknologi," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto menyambut baik kerja sama GKN dengan kerjasama.com dalam penyediaan bantuan permodalan usaha.
Ia mengakui jika permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha, sedangkan di sisi lain ada pihak yang mempunyai dana dan bisa membantu pengembangan usaha.
"Bagi pemerintah, selama kerja sama ini 'prudence', 'win-win', 'clear' secara hukum dan memberi manfaat bagi pelaku UKM dan koperasi, kita akan dukung," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah targetkan cetak 20.000 wirausahawan baru