Solo (ANTARA) - Konflik yang terjadi di jajaran elite politik mulai mereda menjelang putusan Mahmakah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu yang akan disampaikan kepada publik pada 27 Juni 2019, kata pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto.
"Memang kalau elite sudah mulai mereda, tetapi saya melihat di kalangan bawah masih ada residunya. Artinya masih ada sisa-sisa konflik sebelumnya," katanya di Solo, Senin.
Oleh karena itu, katanya, untuk mengantisipasi konflik kecil agar tidak menjadi besar maka para elite politik harus segera bertemu untuk rekonsiliasi.
"Mesti ada rancangan para elite politik agar bertemu. Boleh partai politik maupun tokohnya antara pihak Jokowi dengan Prabowo," katanya.
Baca juga: Kuasa Hukum KPU: Ahli sebut anak perusahaan BUMN bukan BUMN
Ia mengatakan tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima putusan MK dan bagaimana komitmen mereka untuk membangun negara.
"Yang pasti kedua pihak harus cooling down (menahan diri, red.) untuk menjaga situasi agar kondusif," katanya.
Ia juga mengatakan kedua pihak harus mempercayai putusan MK karena Indonesia adalah negara hukum.
"Sesuai dengan paham konstitusional, apapun putusan yang dibacakan di MK harus diterima dan dihormati," katanya.
Ia berharap siapapun pihak yang menang tidak menyombongkan diri dan yang kalah pun harus menerima dengan lapang dada. Menurut dia, hal itu akan menunjukkan terciptanya politik yang sehat di Indonesia.
Baca juga: Muhammadiyah: Tak ada kerusuhan jika Prabowo dan Jokowi mampu dinginkan massa
"Memang kalau elite sudah mulai mereda, tetapi saya melihat di kalangan bawah masih ada residunya. Artinya masih ada sisa-sisa konflik sebelumnya," katanya di Solo, Senin.
Oleh karena itu, katanya, untuk mengantisipasi konflik kecil agar tidak menjadi besar maka para elite politik harus segera bertemu untuk rekonsiliasi.
"Mesti ada rancangan para elite politik agar bertemu. Boleh partai politik maupun tokohnya antara pihak Jokowi dengan Prabowo," katanya.
Baca juga: Kuasa Hukum KPU: Ahli sebut anak perusahaan BUMN bukan BUMN
Ia mengatakan tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima putusan MK dan bagaimana komitmen mereka untuk membangun negara.
"Yang pasti kedua pihak harus cooling down (menahan diri, red.) untuk menjaga situasi agar kondusif," katanya.
Ia juga mengatakan kedua pihak harus mempercayai putusan MK karena Indonesia adalah negara hukum.
"Sesuai dengan paham konstitusional, apapun putusan yang dibacakan di MK harus diterima dan dihormati," katanya.
Ia berharap siapapun pihak yang menang tidak menyombongkan diri dan yang kalah pun harus menerima dengan lapang dada. Menurut dia, hal itu akan menunjukkan terciptanya politik yang sehat di Indonesia.
Baca juga: Muhammadiyah: Tak ada kerusuhan jika Prabowo dan Jokowi mampu dinginkan massa