Cilacap (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan air bersih pada musim kemarau 2019, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy.
"Namun alokasi anggaran bantuan air bersih dari APBD Kabupaten Cilacap untuk tahun ini belum bisa memenuhi harapan atau permohonan dari masyarakat karena hanya sebesar Rp60 juta," katanya di Cilacap, Kamis.
Ia mengakui anggaran Rp60 juta itu tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat karena berdasarkan pengalaman musim kemarau 2018, bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap lebih dari 500 tangki untuk 48 desa di 17 kecamatan.
Terkait dengan hal itu, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau.
"Anggaran sebesar itu jelas kurang. Kalau musim kemaraunya seperti tahun kemarin, kita kekurangan anggaran karena musim kemarau kemarin agak panjang," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menggandeng instansi, organisasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun swasta untuk ikut membantu penyaluran bantuan air bersih, seperti halnya pada musim kemarau 2018.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi BMKG Semarang, awal musim kemarau untuk Kabupaten Cilacap bagian selatan diprakirakan pada dasarian (10 hari) ketiga Juni.
Awal musim kemarau untuk wilayah Cilacap bagian tengah dan timur diprakirakan berlangsung pada dasarian ketiga Mei serta Cilacap bagian barat daya pada dasarian pertama Juni.
Musim kemarau di Kabupaten Cilacap tidak hanya mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah, tetapi juga berdampak terhadap krisis air bersih, terutama di daerah yang dekat dengan perairan selatan Jateng dan Segara Anakan.
Air sumur milik warga yang bermukim di dekat perairan selatan Jateng maupun Segara Anakan saat musim kemarau sering kali terintrusi air laut sehingga tidak layak dikonsumsi.
"Namun alokasi anggaran bantuan air bersih dari APBD Kabupaten Cilacap untuk tahun ini belum bisa memenuhi harapan atau permohonan dari masyarakat karena hanya sebesar Rp60 juta," katanya di Cilacap, Kamis.
Ia mengakui anggaran Rp60 juta itu tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat karena berdasarkan pengalaman musim kemarau 2018, bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap lebih dari 500 tangki untuk 48 desa di 17 kecamatan.
Terkait dengan hal itu, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau.
"Anggaran sebesar itu jelas kurang. Kalau musim kemaraunya seperti tahun kemarin, kita kekurangan anggaran karena musim kemarau kemarin agak panjang," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menggandeng instansi, organisasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun swasta untuk ikut membantu penyaluran bantuan air bersih, seperti halnya pada musim kemarau 2018.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi BMKG Semarang, awal musim kemarau untuk Kabupaten Cilacap bagian selatan diprakirakan pada dasarian (10 hari) ketiga Juni.
Awal musim kemarau untuk wilayah Cilacap bagian tengah dan timur diprakirakan berlangsung pada dasarian ketiga Mei serta Cilacap bagian barat daya pada dasarian pertama Juni.
Musim kemarau di Kabupaten Cilacap tidak hanya mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah, tetapi juga berdampak terhadap krisis air bersih, terutama di daerah yang dekat dengan perairan selatan Jateng dan Segara Anakan.
Air sumur milik warga yang bermukim di dekat perairan selatan Jateng maupun Segara Anakan saat musim kemarau sering kali terintrusi air laut sehingga tidak layak dikonsumsi.