Semarang (ANTARA) - Memperingati HUT Bank Jateng ke 56 yang jatuh pada tanggal 6 April 2019, Bank Jateng ikut ambil peran sebagai agen pembangunan salah satunya mendukung program pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno di sela-sela acara silaturahmi Gubernur Jawa Tengah dengan penerima bantuan tahun 2018-2019 dan penyerahan bantuan gubernur tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Purworejo, Sabtu (6/4).
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kartu Jateng Sejahtera, Kartu Jateng Sehat, dan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Supriyatno menyebutkan untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan totalnya mencapai Rp2,01 miliar bagi 120 ribu pekerja rentan atau masing-masing Rp16.800/orang dengan rincian penerima: buruh (8.000), buruh harian lepas (24.729), nelayan (15.489), pedagang (10.000), petani (9.000) dan wiraswasta (52.781).
''Penerima bantuan program BPJS ini tersebar di 11 kabupaten/kota antara lain Cilacap, Klaten, Semarang, Ungaran, Kudus, dan Pekalongan. Bank Jateng sebagai agen pembangunan, ikut serta mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,” kata Supriyatno.
Sementara dalam dalam program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng turut berkontribusi berupa bantuan RTLH sebesar Rp10 juta bagi warga yang rumahnya belum layak huni, serta bantuan untuk pendidikan SD dan madrasah ibtidaiyah masing-masing Rp2.500.000 serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 tenaga kerja informal di Purworejo.
“Itu merupakan program dari pemerintah yang sinkron dengan Bank Jateng yang berkontribusi memberikan bantuan dari dana sosial Bank Jateng dan ada juga yang sumbernya dari kredit Mitra Jateng 25,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya juga menggerakkan sektor riil dengan bantuan kredit sehingga otomatis menyerap tenaga kerja.
“Terkait bantuan RTLH adalah untuk mengentaskan kemiskinan, itu salah satu program Bank Jateng selaku agen pembangunan,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan bantuan yang telah dialokasikan untuk Purworejo pada 2018 secara keseluruhan mencapai Rp180,7 miliar, sedangkan pada 2019 setidaknya yang sudah tersalur Rp47 miliar, dan penyaluran masih berjalan.
Pada kesempatan itu Gubernur juga mengapresiasi Bank Jateng yang telah berkontribusi dalam pembangunan.
“Beberapa bantuan ini dengan satu harapan, masyarakat yang ada di Purworejo kita harapkan segera capat makmur. Saya juga senang sudah diberitahu pak bupati, sudah banyak yang kemudian setelah mendapat perlakuan-perlakuan (bantuan) ini bisa naik kelas, sudah lulus dari kemiskinan,” katanya.
Sementara itu Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan berbagai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, memang masih sangat dibutuhkan bagi Purworejo. Terlebih menyongsong perkembangan aktual wilayah, antara lain terkait keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
“Oleh karena itu, ke depan kami berharap adanya peningkatan dana Bantuan Gubernur yang diberikan kepada Kabupaten Purworejo, utamanya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur,” tutupnya.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno di sela-sela acara silaturahmi Gubernur Jawa Tengah dengan penerima bantuan tahun 2018-2019 dan penyerahan bantuan gubernur tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Purworejo, Sabtu (6/4).
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kartu Jateng Sejahtera, Kartu Jateng Sehat, dan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Supriyatno menyebutkan untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan totalnya mencapai Rp2,01 miliar bagi 120 ribu pekerja rentan atau masing-masing Rp16.800/orang dengan rincian penerima: buruh (8.000), buruh harian lepas (24.729), nelayan (15.489), pedagang (10.000), petani (9.000) dan wiraswasta (52.781).
''Penerima bantuan program BPJS ini tersebar di 11 kabupaten/kota antara lain Cilacap, Klaten, Semarang, Ungaran, Kudus, dan Pekalongan. Bank Jateng sebagai agen pembangunan, ikut serta mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,” kata Supriyatno.
Sementara dalam dalam program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng turut berkontribusi berupa bantuan RTLH sebesar Rp10 juta bagi warga yang rumahnya belum layak huni, serta bantuan untuk pendidikan SD dan madrasah ibtidaiyah masing-masing Rp2.500.000 serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 tenaga kerja informal di Purworejo.
“Itu merupakan program dari pemerintah yang sinkron dengan Bank Jateng yang berkontribusi memberikan bantuan dari dana sosial Bank Jateng dan ada juga yang sumbernya dari kredit Mitra Jateng 25,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya juga menggerakkan sektor riil dengan bantuan kredit sehingga otomatis menyerap tenaga kerja.
“Terkait bantuan RTLH adalah untuk mengentaskan kemiskinan, itu salah satu program Bank Jateng selaku agen pembangunan,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan bantuan yang telah dialokasikan untuk Purworejo pada 2018 secara keseluruhan mencapai Rp180,7 miliar, sedangkan pada 2019 setidaknya yang sudah tersalur Rp47 miliar, dan penyaluran masih berjalan.
Pada kesempatan itu Gubernur juga mengapresiasi Bank Jateng yang telah berkontribusi dalam pembangunan.
“Beberapa bantuan ini dengan satu harapan, masyarakat yang ada di Purworejo kita harapkan segera capat makmur. Saya juga senang sudah diberitahu pak bupati, sudah banyak yang kemudian setelah mendapat perlakuan-perlakuan (bantuan) ini bisa naik kelas, sudah lulus dari kemiskinan,” katanya.
Sementara itu Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan berbagai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, memang masih sangat dibutuhkan bagi Purworejo. Terlebih menyongsong perkembangan aktual wilayah, antara lain terkait keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
“Oleh karena itu, ke depan kami berharap adanya peningkatan dana Bantuan Gubernur yang diberikan kepada Kabupaten Purworejo, utamanya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur,” tutupnya.