Semarang (ANTARA) - Jawa Tengah menjadi satu-satunya pemerintah provinsi (pemprov) yang meraih predikat sangat baik pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018.
Penghargaan diserahkan Wapres RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Jateng termasuk Government Resources Management System (GRMS) yang telah bermigrasi dari birokrasi yang konvensional menuju elektronik terutama dalam menjalankan tiga fungsi, yakni melayani masyarakat, bisnis, dan pemerintah yang lain.
"Apa yang kami lakukan diapresiasi oleh Kemenpan RB dengan prestasi yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan nantinya migrasi kita dari birokrasi yang konvensional menuju birokrasi yang elektronik menunjukkan hasil," kata Ganjar.
Ia mengaku terus berupaya melakukan penyempurnaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/ kota mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semuanya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya benar sesuai prosedur, tetapi juga cepat. .
"Di samping platform pemerintahan sendiri, kami juga menggunakan platform umum. Itulah mengapa saya mendorong seluruh akun pemerintahan yang centang biru, di media sosial apa pun sebagai media sosialisasi kepada masyarakat," katanya.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan perkembangan teknologi informasi belakangan ini terhitung pesat, bahkan setiap satu setengah tahun teknologi informasi berkembang 100 persen, sehingga mengubah perilaku dan kinerja pemerintahan maupun masyarakat.
"Beberapa waktu lalu komputer hanya untuk mesin tik. Tetapi sekarang bisa dipakai bagaimana menjalankan pemerintahan. Dulu pegawai mau pensiun harus membawa datanya ke Jakarta. Sekarang, otomatis keluar SK-nya," ungkapnya.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa skill dan sistem yang memadai sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik, karena dengan memanfaatkan sistem dapat memudahkan, mempercepat dan menjadikan pelayanan lebih efisien, cepat, dan terpadu.
"Ibu-ibu saja tidak mesti pintar memasak. Sekarang yang penting siapa yang pintar mengorder makanan. Ini salah satu bentuk perubahan perilaku," tambahnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa evaluasi SPBE dilakukan sebagai pijakan awal untuk membangun SPBE secara nasional, sebab tugas tersebut tidak hanya bertumpu pada tim percepatan SPBE, tetapi karena dukungan semua pihak.
"Ke depan SPBE dikembangkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel. Intinya, efisiensi keuangan yang sangat besar," jelasnya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widiyanti melaporkan pemerintah berupaya memantau dan mengevaluasi SPBE, untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik pemerintah pusat maupun daerah dan hasilnya untuk kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pada 2018, evaluasi dilakukan pada 623 instansi pemerintah dengan tiga domain utama yang menjadi fokus evaluasi, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik dengan mengandeng lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma sebagai penilai. (Kom)
Penghargaan diserahkan Wapres RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Jateng termasuk Government Resources Management System (GRMS) yang telah bermigrasi dari birokrasi yang konvensional menuju elektronik terutama dalam menjalankan tiga fungsi, yakni melayani masyarakat, bisnis, dan pemerintah yang lain.
"Apa yang kami lakukan diapresiasi oleh Kemenpan RB dengan prestasi yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan nantinya migrasi kita dari birokrasi yang konvensional menuju birokrasi yang elektronik menunjukkan hasil," kata Ganjar.
Ia mengaku terus berupaya melakukan penyempurnaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/ kota mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semuanya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya benar sesuai prosedur, tetapi juga cepat. .
"Di samping platform pemerintahan sendiri, kami juga menggunakan platform umum. Itulah mengapa saya mendorong seluruh akun pemerintahan yang centang biru, di media sosial apa pun sebagai media sosialisasi kepada masyarakat," katanya.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan perkembangan teknologi informasi belakangan ini terhitung pesat, bahkan setiap satu setengah tahun teknologi informasi berkembang 100 persen, sehingga mengubah perilaku dan kinerja pemerintahan maupun masyarakat.
"Beberapa waktu lalu komputer hanya untuk mesin tik. Tetapi sekarang bisa dipakai bagaimana menjalankan pemerintahan. Dulu pegawai mau pensiun harus membawa datanya ke Jakarta. Sekarang, otomatis keluar SK-nya," ungkapnya.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa skill dan sistem yang memadai sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik, karena dengan memanfaatkan sistem dapat memudahkan, mempercepat dan menjadikan pelayanan lebih efisien, cepat, dan terpadu.
"Ibu-ibu saja tidak mesti pintar memasak. Sekarang yang penting siapa yang pintar mengorder makanan. Ini salah satu bentuk perubahan perilaku," tambahnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa evaluasi SPBE dilakukan sebagai pijakan awal untuk membangun SPBE secara nasional, sebab tugas tersebut tidak hanya bertumpu pada tim percepatan SPBE, tetapi karena dukungan semua pihak.
"Ke depan SPBE dikembangkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel. Intinya, efisiensi keuangan yang sangat besar," jelasnya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widiyanti melaporkan pemerintah berupaya memantau dan mengevaluasi SPBE, untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik pemerintah pusat maupun daerah dan hasilnya untuk kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pada 2018, evaluasi dilakukan pada 623 instansi pemerintah dengan tiga domain utama yang menjadi fokus evaluasi, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik dengan mengandeng lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma sebagai penilai. (Kom)