Semarang (ANTARA) - Sekretaris Departemen Pemerintahan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hanjaya Setiawan meminta pemerintah tidak mengikuti ajakan pemblokiran frekuensi jaringan seluler 5G Huawei oleh negara Amerika Serikat.
"Kalau ikut memblokir 5G, interkoneksi antarjaringan akan semakin sulit dan mahal, yang pada akhirnya konsumen akan menanggung beban biaya," katanya saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Selasa.
Menurut dia, alasan Amerika Serikat menolak frekuensi jaringan seluler 5G itu tidak memiliki dasar ilmiah dan berpotensi merugikan konsumen telekomunikasi karena justru membuat kehilangan kesempatan menikmati teknologi tinggi berbiaya murah.
Apalagi, lanjut dia, dalam era Industri 4.0 dibutuhkan teknologi koneksi telekomunikasi yang mumpuni, namun terjangkau.
"Hal itu justru berpotensi merugikan konsumen telekomunikasi, bahkan terindikasi sebagai praktik perang dagang yang tidak sehat," ujar Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, serta Kendal itu.
Terbukti, lanjut dia, negara sekutu utama Amerika yang memiliki kemampuan teknologi tinggi, yakni Inggris dan Jerman menolak ajakan pemblokiran jaringan seluler tersebut.
Bahkan Robert Hannigan, mantan Direktur Intelligent Signals and Cryptography di Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah (GCHQ), menyatakan klaim Amerika tersebut sebagai omong kosong.
"Sebagai negara yang punya kecenderungan menganut pasar bebas, Amerika seharusnya memberikan kesempatan kepada provider telekomunikasi untuk menghadirkan layanan canggih berbiaya murah melalui praktik kompetisi yang sehat," katanya.
Lebih lanjut Hanjaya meminta pemerintah Indonesia mendorong perusahaan telekomunikasi untuk mengoptimalkan frekuensi jaringan seluler 4G yang ada sekarang, sebelum melangkah ke jaringan seluler 5G.
"Nanti kalau saatnya masuk ke frekuensi jaringan seluler 5G, pemerintah diharapkan memilih penyedia layanan jaringan seluler 5G terbaik tanpa takut akan tekanan politik dari pihak negara mana pun dan pertimbangan harus berdasarkan manfaat bagi negara, masyarakat, serta konsumen telekomunikasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Amerika Serikat memperingatkan sekutu-sekutu negaranya agar tidak menggunakan teknologi Huawei terkait dengan penggunaan frekuensi jaringan seluler 5G, dimana Huawei adalah pemasok perangkat 5G paling utama ke beberapa operator telepon besar di dunia.
Pemblokiran tersebut dilakukan karena penggunaan frekuensi jarungan seluler 5G dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat.
"Kalau ikut memblokir 5G, interkoneksi antarjaringan akan semakin sulit dan mahal, yang pada akhirnya konsumen akan menanggung beban biaya," katanya saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Selasa.
Menurut dia, alasan Amerika Serikat menolak frekuensi jaringan seluler 5G itu tidak memiliki dasar ilmiah dan berpotensi merugikan konsumen telekomunikasi karena justru membuat kehilangan kesempatan menikmati teknologi tinggi berbiaya murah.
Apalagi, lanjut dia, dalam era Industri 4.0 dibutuhkan teknologi koneksi telekomunikasi yang mumpuni, namun terjangkau.
"Hal itu justru berpotensi merugikan konsumen telekomunikasi, bahkan terindikasi sebagai praktik perang dagang yang tidak sehat," ujar Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, serta Kendal itu.
Terbukti, lanjut dia, negara sekutu utama Amerika yang memiliki kemampuan teknologi tinggi, yakni Inggris dan Jerman menolak ajakan pemblokiran jaringan seluler tersebut.
Bahkan Robert Hannigan, mantan Direktur Intelligent Signals and Cryptography di Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah (GCHQ), menyatakan klaim Amerika tersebut sebagai omong kosong.
"Sebagai negara yang punya kecenderungan menganut pasar bebas, Amerika seharusnya memberikan kesempatan kepada provider telekomunikasi untuk menghadirkan layanan canggih berbiaya murah melalui praktik kompetisi yang sehat," katanya.
Lebih lanjut Hanjaya meminta pemerintah Indonesia mendorong perusahaan telekomunikasi untuk mengoptimalkan frekuensi jaringan seluler 4G yang ada sekarang, sebelum melangkah ke jaringan seluler 5G.
"Nanti kalau saatnya masuk ke frekuensi jaringan seluler 5G, pemerintah diharapkan memilih penyedia layanan jaringan seluler 5G terbaik tanpa takut akan tekanan politik dari pihak negara mana pun dan pertimbangan harus berdasarkan manfaat bagi negara, masyarakat, serta konsumen telekomunikasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Amerika Serikat memperingatkan sekutu-sekutu negaranya agar tidak menggunakan teknologi Huawei terkait dengan penggunaan frekuensi jaringan seluler 5G, dimana Huawei adalah pemasok perangkat 5G paling utama ke beberapa operator telepon besar di dunia.
Pemblokiran tersebut dilakukan karena penggunaan frekuensi jarungan seluler 5G dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat.