Semarang (ANTARA) - Provinsi Jawa Tengah berhasil mengelola Kampung KB salah satunya ditunjukkan dengan perolehan nilai 86,5 hasul evaluasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino di sela acara Rapat Kerja yang mengangkat tema Meningkatkan sinergitas implementasi program kerja pusat dan daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas serta mengintegrasikan program kerja KKBPK di Kampung KB dalam penanganan stunting dan penurunan kemiskinan di Semarang, Selasa.

Wagino menegaskan bahwa pengelolaan Kampung KB di bawah koordinasi Tim Pokja Kampung KB yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan dari dinas atau instansi terkait tetap harus terus ditingkatkan.

"Meskipun hasil evaluasi Kampung KB sudah mendapatkan skor yang menggembirakan, tetapi masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi di antaranya belum optimalnya partisipasi lintas sektor," katanya.

Rapat kerja program KKBPK tersebut, tambah Wagino, diikuti oleh mitra kerja provinsi dan mitra kerja kabupaten/kota serta OPD KB kabupaten/kota se-Jateng yang seluruhya berjumlah 375 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagino juga menyebutkan sejumlah program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang menjadi prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pelayanan KB berkualitas serta program pembangunan keluarga.

Kegiatan lainnya yakni pemenuhan kebutuhan alat obat dan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (faskes); sosialisasi 1.000 hari pertama kehidupan kepada keluarga yang memiliki Baduta dalam rangka penanggulangan stunting.

"Selain itu peningkatan penggerakan dan pembinaan program KKBPK oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau sub PPKBD serta peningkatan pembinaan program KKBPK bagi pokja Kampung KB yang terintegrasi dengan program dari dinas atau instansi terkait dan lintas sektor," demikian Wagino.