Solo (ANTARA) - Jumlah hoaks atau informasi bohong yang tervalidasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI terus bertambah sejak pertengahan tahun lalu.
"Sekarang kami sisir terus karena menangani hoaks tidak mudah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu.
Berdasarkan data dari Kemenkominfo, jumlah hoaks pada Agustus 2018 yang teridentifikasi dan sudah divalidasi 25 berita, sedangkan pada September 27 berita, Oktober 53, November 63, Desember 75, sedangka pada Januari 2019 tercatat 175 berita, dan Februari 353 berita.
Ia mengatakan angka tersebut yang sudah divalidasi bahwa berita tersebut memang hoaks atau sudah disandingkan dengan fakta.
"Kalau tidak nanti saya dikira yang bilang hoaks. Sejauh ini paling banyak atau 181 dari 700-an hoaks tadi adalah politik. Jadi memang makin ke sini makin banyak," katanya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya berupaya terus menangkal informasi bohong tersebut agar tidak dikonsumsi oleh lebih banyak orang.
"Kami juga minta agar masyarakat berpartisipasi, kepada mahasiswa juga agar berpartisipasi dengan tidak meneruskan informasi yang negatif," katanya.
Ia mengatakan ciri hoaks adalah tidak jelas asal usulnya, terdapat ajakan "ayo viralkan", dan mengatasnamakan kelompok tertentu.
"Kalau ada berita seperti itu agar dihapus saja. Zaman sekarang yang mengirim dan menerima foto, teks, dan video sama-sama bayar. Kalau dulu kan yang nelepon yang bayar," katanya.
Disinggung mengenai tindak lanjut terhadap hoaks, Rudiantara mengatakan sudah bukan lagi ranah kementeriannya melainkan kepolisian.
"Sekarang kami sisir terus karena menangani hoaks tidak mudah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu.
Berdasarkan data dari Kemenkominfo, jumlah hoaks pada Agustus 2018 yang teridentifikasi dan sudah divalidasi 25 berita, sedangkan pada September 27 berita, Oktober 53, November 63, Desember 75, sedangka pada Januari 2019 tercatat 175 berita, dan Februari 353 berita.
Ia mengatakan angka tersebut yang sudah divalidasi bahwa berita tersebut memang hoaks atau sudah disandingkan dengan fakta.
"Kalau tidak nanti saya dikira yang bilang hoaks. Sejauh ini paling banyak atau 181 dari 700-an hoaks tadi adalah politik. Jadi memang makin ke sini makin banyak," katanya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya berupaya terus menangkal informasi bohong tersebut agar tidak dikonsumsi oleh lebih banyak orang.
"Kami juga minta agar masyarakat berpartisipasi, kepada mahasiswa juga agar berpartisipasi dengan tidak meneruskan informasi yang negatif," katanya.
Ia mengatakan ciri hoaks adalah tidak jelas asal usulnya, terdapat ajakan "ayo viralkan", dan mengatasnamakan kelompok tertentu.
"Kalau ada berita seperti itu agar dihapus saja. Zaman sekarang yang mengirim dan menerima foto, teks, dan video sama-sama bayar. Kalau dulu kan yang nelepon yang bayar," katanya.
Disinggung mengenai tindak lanjut terhadap hoaks, Rudiantara mengatakan sudah bukan lagi ranah kementeriannya melainkan kepolisian.