Pekalongan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menggandeng puluhan organisasi masyarakat dan warga untuk mengawasi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Sugiharto di Pekalongan, Rabu, mengharapkan dengan melalui pengawasan, pelaksanaan Pemilu 2019 bisa bermartabat, aman, dan lancar.
"Kita perlu mengajak ormas dan masyarakat lapisan bawah karena sering kali menjadi objek politik. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini (27/2) mereka jadi melek politik sehingga mau menjaga diri dari pengaruh praktik politik uang," katanya.
Pada "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat Membangun Sinergitas Pengawasan Pemilu", bawaslu memandang bahwa Pemilu 2019 tercatat 350 calon legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 35 kursi DPRD Kota Pekalongan.
"Dengan angka 1 berbanding 10 tersebut, dimungkinkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, jika tidak diawasi akan banyak orang protes yang berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap demorkasi, serta kualitas dan kuantitas hasil pemilu juga diragukan," katanya.
Bawaslu setempat telah melakukan 13 kegiatan terkait dengan ajakan masyarakat untuk mengawasi pemilu bersama sejumlah ormas, seperti organisasi Muhammadiyah dan kelompok pedagang Pasar Banjarsari.
"Selain itu, kami juga telah membentuk 'Kampung Anti-Money Politic' di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat. Dari rentetan kegiatan sosialisasi itu, kami melakukan upaya preventif sehingga ketika ada gugatan hasil pemilu nantinya, kami bisa membuktikan kinerja preventif tersebut," katanya.
Selain menggaet partisipasi masyarakat pemilih, Bawaslu merekrut 854 pengawas pemilu yang bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Kombinasi antara petugas pengawas TPS dan masyarakat ini diharapkan bisa menghasilkan pemilu yang bersih, berkualitas, bermartabat, aman, dan lancar," katanya.
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Sugiharto di Pekalongan, Rabu, mengharapkan dengan melalui pengawasan, pelaksanaan Pemilu 2019 bisa bermartabat, aman, dan lancar.
"Kita perlu mengajak ormas dan masyarakat lapisan bawah karena sering kali menjadi objek politik. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini (27/2) mereka jadi melek politik sehingga mau menjaga diri dari pengaruh praktik politik uang," katanya.
Pada "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat Membangun Sinergitas Pengawasan Pemilu", bawaslu memandang bahwa Pemilu 2019 tercatat 350 calon legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 35 kursi DPRD Kota Pekalongan.
"Dengan angka 1 berbanding 10 tersebut, dimungkinkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, jika tidak diawasi akan banyak orang protes yang berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap demorkasi, serta kualitas dan kuantitas hasil pemilu juga diragukan," katanya.
Bawaslu setempat telah melakukan 13 kegiatan terkait dengan ajakan masyarakat untuk mengawasi pemilu bersama sejumlah ormas, seperti organisasi Muhammadiyah dan kelompok pedagang Pasar Banjarsari.
"Selain itu, kami juga telah membentuk 'Kampung Anti-Money Politic' di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat. Dari rentetan kegiatan sosialisasi itu, kami melakukan upaya preventif sehingga ketika ada gugatan hasil pemilu nantinya, kami bisa membuktikan kinerja preventif tersebut," katanya.
Selain menggaet partisipasi masyarakat pemilih, Bawaslu merekrut 854 pengawas pemilu yang bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Kombinasi antara petugas pengawas TPS dan masyarakat ini diharapkan bisa menghasilkan pemilu yang bersih, berkualitas, bermartabat, aman, dan lancar," katanya.