Solo (Antaranewa Jateng) - Putri bungsu Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid, mengatakan kebijakan yang diambil Gus Dur terkait konflik Papua dan Aceh, berbeda, dan hal ini penting diketahui generasi sekarang serta penerus.
"Saya sependapat dengan pengarang buku ini, karena hal itu, sebuah warisan Gus Dur yang amat penting untuk diketahui oleh generasi sekarang dan seterusnya," kata Inayah Wulandari Wahid, di sela acara bedah buku berjudul "Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka", di Ponpes Al Muayyad Solo, Jumat.
Buku Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka, hasil disertasi pengarang buku oleh Dr. Ahmad Suedi, dengan meneliti kebijakan-kebijakan Gus Dur terklait Papua dan Aceh, pada saat beliau menjabat sebagai Presiden RI.
Menurut Inayah, buku itu dibuat juga berdasarkan pertemuan pak Ahmad Suedi dengan Gus Dur sendiri. Pengarang buku ini, dari duhulu sering ikut berjuang bersama bapak (Gus Dur).
"Disertasinya dijadikan buku dan saya juga sependapat karena sebuah warisan Gus Dur yang amat penting," kata Inayah.
Pemikiran Gus Dur di dalam isi buku, kata Ianayah, menceritakan soal kebijakan-kebijakan terkait konflik-konflik yang ada di Papua dan Aceh. Jadi pada saat itu, Gus Dur sebagai Presiden, kondisi di mana Indonesia sedang peralihan rezim yang lama berpindah ke tatanan "Indoensia Baru" atau reformasi.
Menurut Ianayah, pada saat itu, situasinya banyak daerah-daerah yang kemudian minta merdeka tertutama pascalepasnya Timorleste. Dalam buku ini, diceritakan bagaimana pendekatan Gus Dur yang berbeda dengan pemerintahaan sebelumnya. Misalnya pendekatan-pendekatan kemanusiaan, tanpa kekerasan hal ini, yang digunakan oleh Gus Dur.
"Kebijakan itu, penting untuk diperlajari lagi kita jadikan inspirasi, misalnya pada 17 April 2019 akan digelar Pemilu. Hal ini penting sekali siapa saja yang akan memimpin Indonesia," kata Inayah.
Inayah mengatakan dirinya tidak banyak mengetahui saat konflik Papua dan Aceh saat itu, masih kecil.
Namun, buku ini, kemudian membuat saya menyadari ternyata beda pendekatan-pendekatan atau kebijakan yang diambil oleh bapak," katanya.
Menurut pengarang buku Gus Dur, Ahmad Suedi, buku berjudul "Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka" diterbikan pada Nopember 2018.
Menurut Ahmad Sued, buku tersebut menceritakan Gus Dur berhasil membalikan strategi penyelesaian konflik di Aceh dan Papua.
Beliau memberikan keadilan, dan kemudian menuntut kesetiaan dengan tiga langkah yakni pengakuan, penghormatan, dan transformasi kelembagaan negara untuk mengakomadasi mereka.
"Dengan itulah, terbangun kewarganegaraan bhineka yang didasarkan pada metodologi Islam Nusantara," katanya.
Gus Dur melakukan terobosan sebagai warga negara itu, harus dihormati bukan karena individunya, tetapi juga latar belakang kebudayaannya.
Bagi Presiden Abdurrahman Wahid melalui pendekatan keadilan yang menyeluruh khususnya buat Aceh dan Papua, penyelenggaraannya akan lebih efektif dengan memantapkan masalah intergrasi rasional, sebagaimana yang disimpulkan oleh Ahmad Suedi dalam karyanya.
Bedah buku Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka, juga dihadiri Pimpinan Ponpes, M Dian Nafi, yang juga sebagai narasumber, dan seratusan orang peserta dari ponpes di Solo.
"Saya sependapat dengan pengarang buku ini, karena hal itu, sebuah warisan Gus Dur yang amat penting untuk diketahui oleh generasi sekarang dan seterusnya," kata Inayah Wulandari Wahid, di sela acara bedah buku berjudul "Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka", di Ponpes Al Muayyad Solo, Jumat.
Buku Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka, hasil disertasi pengarang buku oleh Dr. Ahmad Suedi, dengan meneliti kebijakan-kebijakan Gus Dur terklait Papua dan Aceh, pada saat beliau menjabat sebagai Presiden RI.
Menurut Inayah, buku itu dibuat juga berdasarkan pertemuan pak Ahmad Suedi dengan Gus Dur sendiri. Pengarang buku ini, dari duhulu sering ikut berjuang bersama bapak (Gus Dur).
"Disertasinya dijadikan buku dan saya juga sependapat karena sebuah warisan Gus Dur yang amat penting," kata Inayah.
Pemikiran Gus Dur di dalam isi buku, kata Ianayah, menceritakan soal kebijakan-kebijakan terkait konflik-konflik yang ada di Papua dan Aceh. Jadi pada saat itu, Gus Dur sebagai Presiden, kondisi di mana Indonesia sedang peralihan rezim yang lama berpindah ke tatanan "Indoensia Baru" atau reformasi.
Menurut Ianayah, pada saat itu, situasinya banyak daerah-daerah yang kemudian minta merdeka tertutama pascalepasnya Timorleste. Dalam buku ini, diceritakan bagaimana pendekatan Gus Dur yang berbeda dengan pemerintahaan sebelumnya. Misalnya pendekatan-pendekatan kemanusiaan, tanpa kekerasan hal ini, yang digunakan oleh Gus Dur.
"Kebijakan itu, penting untuk diperlajari lagi kita jadikan inspirasi, misalnya pada 17 April 2019 akan digelar Pemilu. Hal ini penting sekali siapa saja yang akan memimpin Indonesia," kata Inayah.
Inayah mengatakan dirinya tidak banyak mengetahui saat konflik Papua dan Aceh saat itu, masih kecil.
Namun, buku ini, kemudian membuat saya menyadari ternyata beda pendekatan-pendekatan atau kebijakan yang diambil oleh bapak," katanya.
Menurut pengarang buku Gus Dur, Ahmad Suedi, buku berjudul "Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka" diterbikan pada Nopember 2018.
Menurut Ahmad Sued, buku tersebut menceritakan Gus Dur berhasil membalikan strategi penyelesaian konflik di Aceh dan Papua.
Beliau memberikan keadilan, dan kemudian menuntut kesetiaan dengan tiga langkah yakni pengakuan, penghormatan, dan transformasi kelembagaan negara untuk mengakomadasi mereka.
"Dengan itulah, terbangun kewarganegaraan bhineka yang didasarkan pada metodologi Islam Nusantara," katanya.
Gus Dur melakukan terobosan sebagai warga negara itu, harus dihormati bukan karena individunya, tetapi juga latar belakang kebudayaannya.
Bagi Presiden Abdurrahman Wahid melalui pendekatan keadilan yang menyeluruh khususnya buat Aceh dan Papua, penyelenggaraannya akan lebih efektif dengan memantapkan masalah intergrasi rasional, sebagaimana yang disimpulkan oleh Ahmad Suedi dalam karyanya.
Bedah buku Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka, juga dihadiri Pimpinan Ponpes, M Dian Nafi, yang juga sebagai narasumber, dan seratusan orang peserta dari ponpes di Solo.