Magelang (Antaranews Jateng) - Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko mengingatkan umat Katolik di wilayah keuskupan setempat, yang meliputi sebagian Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pemilih yang bertanggung jawab pada pemilu mendatang.
"Umat Katolik harus berperan serta dan bertanggung jawab atas pemilu tersebut dengan menjadi pemilih yang beriman, cerdas, dan bijaksana sebagai perwujudan rasa cinta Tanah Air Indonesia," katanya melalui surat terbuka berjudul "Seruan Uskup Agung Semarang Menyambut Pemilihan Umum 17 April 2019" yang diterima di Magelang, Sabtu.
Ketua Komisi Komunikasi Sosial KAS Romo Yustinus Slamet Witokaryono yang dikonfirmasi, membenarkan tentang seruan Uskup Ruby melalui surat terbuka tertanggal 5 Februari 2019 tersebut.
Uskup Ruby juga mengemukakan bahwa mereka yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkat harus menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan independen.
Oleh karena pemilu salah satu sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat, katanya, sikap meremehkan atau memanipulasi dan merekayasa proses dan hasil pemilu oleh pihak mana pun merupakan pelanggaran serius atas hak rakyat dan martabat warga negara yang pada taraf tertentu dapat meniadakan kedaulatan rakyat itu.
Ia menjelaskan bahwa menjadi pemilih beriman menggunakan hak pilih secara bebas dan berdasarkan hati nurani sebagai pertanggungjawaban dan perwujudan iman, menjadi pemilih cerdas menggunakan hak pilih berdasarkan analisa dan perhitungan cermas, serta pengenalan yang cukup terhadap peserta pemilu, sedangkan pemilih bijaksana tidak mudah diombang-ambingkan berbagai godaan, seperti jual beli suara, praktik politik uang, janji-janji manis, maupun pengaruh lain yang mengakibatkan pribadinya tidak benar-benar bebas.
"Sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan, hendaknya anda mengikuti panduan pembelajaran memilih yang disampaikan oleh Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS)," kata dia.
Ia mengajak umat KAS yang memiliki hak pilih tidak lari dari tanggung jawab menyukseskan pemilu, sesuai dengan perundang-undangan.
Ia menyebut golput sebagai pilihan tidak bijaksana karena suara para pemilih menentukan proses perjalanan bangsa lima tahun ke depan dan selanjutnya.
"Kami memandang suara anda sangat menentukan, karena satu suara anda memiliki makna yang sangat besar bagi masa depan bangsa," katanya.
Ia juga meminta semua partai politik, calon anggota legislatif, capres-cawapres memegang teguh tata krama dan aturan pemilihan dengan kesadaran bahwa kesejahteraan rakyat menjadi pegangan utama.
Selain itu, katanya, semua pihak yang terlibat kampoanye harus melakukan kegiatan itu dalam suasana kekeluargaan dan berdasarkan kesadaran tentang kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
"Bukan sebaliknya, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menghujat, saling memfitnah dan menyebarkan berita-berita bohong. Kampanye hendaknya dimanfaatkan sebagai bagian pendidikan politik untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja, dan untuk mencerdaskan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajaran masing-masing harus memastikan pemilu menjunjung tinggi sifat hakiki yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Mereka, katanya, juga harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu terikat kode etik guna menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu.
Selain itu, ujar dia, pemerintah dan aparat keamanan harus mencegah segala macam intimidasi dan ancaman dari mana pun atau oleh siapa pun kepada pemilih dan penyelenggara pemilu, baik bersifat paksaan fisik maupun moril, dan menghindarkan segala macam manipulasi serta perbuatan curang, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemungutan suara.
Ia mengajak semua pihak terkait meneruskan pendidikan politik dengan mengawal, mendampingi, mengingatkan, dan menuntut mereka yang dipilih agar tetap berusaha mewujudkan keadilan sosial. Mereka dipilih bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, akan tetapi kepentingan bangsa.
Uskup Ruby mengingatkan bahwa pemilu harus menjadi peristiwa kebangsaan yang menggembirakan dan memerdekakan, bukan menakutkan dan menciptakan ketidakpastian.
"Kami sungguh berharap bahwa cinta Tanah Air dan persaudaraan sebagai Bangsa Indonesia harus kita tempatkan di atas segala kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan. Aspirasi politik dan pilihan boleh berbeda, tetapi Indonesia adalah kita," kata.
Pemilu pada 17 April 2019, untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
"Umat Katolik harus berperan serta dan bertanggung jawab atas pemilu tersebut dengan menjadi pemilih yang beriman, cerdas, dan bijaksana sebagai perwujudan rasa cinta Tanah Air Indonesia," katanya melalui surat terbuka berjudul "Seruan Uskup Agung Semarang Menyambut Pemilihan Umum 17 April 2019" yang diterima di Magelang, Sabtu.
Ketua Komisi Komunikasi Sosial KAS Romo Yustinus Slamet Witokaryono yang dikonfirmasi, membenarkan tentang seruan Uskup Ruby melalui surat terbuka tertanggal 5 Februari 2019 tersebut.
Uskup Ruby juga mengemukakan bahwa mereka yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkat harus menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan independen.
Oleh karena pemilu salah satu sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat, katanya, sikap meremehkan atau memanipulasi dan merekayasa proses dan hasil pemilu oleh pihak mana pun merupakan pelanggaran serius atas hak rakyat dan martabat warga negara yang pada taraf tertentu dapat meniadakan kedaulatan rakyat itu.
Ia menjelaskan bahwa menjadi pemilih beriman menggunakan hak pilih secara bebas dan berdasarkan hati nurani sebagai pertanggungjawaban dan perwujudan iman, menjadi pemilih cerdas menggunakan hak pilih berdasarkan analisa dan perhitungan cermas, serta pengenalan yang cukup terhadap peserta pemilu, sedangkan pemilih bijaksana tidak mudah diombang-ambingkan berbagai godaan, seperti jual beli suara, praktik politik uang, janji-janji manis, maupun pengaruh lain yang mengakibatkan pribadinya tidak benar-benar bebas.
"Sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan, hendaknya anda mengikuti panduan pembelajaran memilih yang disampaikan oleh Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS)," kata dia.
Ia mengajak umat KAS yang memiliki hak pilih tidak lari dari tanggung jawab menyukseskan pemilu, sesuai dengan perundang-undangan.
Ia menyebut golput sebagai pilihan tidak bijaksana karena suara para pemilih menentukan proses perjalanan bangsa lima tahun ke depan dan selanjutnya.
"Kami memandang suara anda sangat menentukan, karena satu suara anda memiliki makna yang sangat besar bagi masa depan bangsa," katanya.
Ia juga meminta semua partai politik, calon anggota legislatif, capres-cawapres memegang teguh tata krama dan aturan pemilihan dengan kesadaran bahwa kesejahteraan rakyat menjadi pegangan utama.
Selain itu, katanya, semua pihak yang terlibat kampoanye harus melakukan kegiatan itu dalam suasana kekeluargaan dan berdasarkan kesadaran tentang kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
"Bukan sebaliknya, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menghujat, saling memfitnah dan menyebarkan berita-berita bohong. Kampanye hendaknya dimanfaatkan sebagai bagian pendidikan politik untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja, dan untuk mencerdaskan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajaran masing-masing harus memastikan pemilu menjunjung tinggi sifat hakiki yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Mereka, katanya, juga harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu terikat kode etik guna menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu.
Selain itu, ujar dia, pemerintah dan aparat keamanan harus mencegah segala macam intimidasi dan ancaman dari mana pun atau oleh siapa pun kepada pemilih dan penyelenggara pemilu, baik bersifat paksaan fisik maupun moril, dan menghindarkan segala macam manipulasi serta perbuatan curang, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemungutan suara.
Ia mengajak semua pihak terkait meneruskan pendidikan politik dengan mengawal, mendampingi, mengingatkan, dan menuntut mereka yang dipilih agar tetap berusaha mewujudkan keadilan sosial. Mereka dipilih bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, akan tetapi kepentingan bangsa.
Uskup Ruby mengingatkan bahwa pemilu harus menjadi peristiwa kebangsaan yang menggembirakan dan memerdekakan, bukan menakutkan dan menciptakan ketidakpastian.
"Kami sungguh berharap bahwa cinta Tanah Air dan persaudaraan sebagai Bangsa Indonesia harus kita tempatkan di atas segala kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan. Aspirasi politik dan pilihan boleh berbeda, tetapi Indonesia adalah kita," kata.
Pemilu pada 17 April 2019, untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.