Kudus (Antaranews Jatemg) - Pemerintah Kabupaten Kudus menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara dalam mewujudkan program rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kudus, Jumat.
Penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Kudus yang diwakili Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan BTN yang diwakili Kepala Kantor Cabang BTN Kudus Asep Marliansyah dan disaksikan Kepala Kanwil BTN Jateng-DIY Nuryanti digelar di Command Center Pemkab Kudus.Menurut Bupati Kudus Muhammad Tamzil, program rumah murah tersebut tidak hanya untuk kalangan pekerja, melainkan guru honorer maupun pedagang kaki lima (PKL) memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah tersebut.
Untuk bisa mendapatkan rumah murah tersebut, harus membentuk komunitas terlebih dahulu. Pada saat ini, sudah ada pekerja yang siap mengakses program rumah murah.
Lahan yang hendak dibangun rumah juga tersedia dengan kapasitas bangunan rumah tipe 36 dengan luas lahan 72 meter persegi sebanyak 400 unit rumah. Namun, Muhammad Tamzil, lahannya masih terkendala soal tata ruang.
"Secepatnya kami selesaikan agar keinginan pekerja memiliki rumah bisa terwujud," kata Muhammad Tamzil.
Bupati mengatakan bahwa pekerja cukup mengangsur tanahnya, sedangkan bangunan rumahnya dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Dalam rangka membantu pembiayaan untuk membeli tanah, pekerja yang berpenghasilan rendah tersebut bisa mengangsurnya lewat BTN.
"Pemkab Kudus juga akan menjalin kerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang terkait pembangunan rumah murah tersebut sehingga kualitas rumahnya," kata Muhammad Tamzil.
Kepala Kanwil Jateng dan DIY BTN Nuryati menambahkan bahwa pembiayaan dari BTN untuk pembelian tanahnya karena bangunan rumahnya dibiayai seluruhnya oleh pemerintah.
Kerja sama antara Pemkab Kudus dengan BTN, kata Nuryati, merupakan yang kedua di Jateng setelah di Kabupaten Kendal.
Harga tanah di Kabupaten Kendal sekitar Rp38 juta, sedangkan jangka waktu kreditnya maksimal Rp10 tahun dengan nilai angsuran berkisar Rp700 ribu per bulan.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM SPSI) Kudus Suba'an Abdul Rohman menyambut positif langkah Pemkab Kudus yang menjalin kerja sama dengan BTN.
Apalagi, lanjut Suba'an Abdul Rohman, hal itu juga salah satu dari sembilan program yang dijanjikan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama Wakilnya Hartopo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan tentunya tidak berbentuk gaji yang besar, namun bisa melalui kepemilikan rumah," kata Suba'an Abdul Rohman.
Suba'an Abdul Rohman mengakui sudah melakukan survei ke Kabupaten Kendal yang lebih dahulu meluncurkan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bentuknya, kata Suba'an Abdul Rohman, bisa berupa Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk BSPS, kata Suba'an Abdul Rohman, masyarakat pekerja cukup menyediakan tanah, sedangkan bangunan rumahnya dibantu pemerintah.
Harga lahan seluas 60 meter persegi di Kabupaten Kendal berkisar Rp42 juta hingga Rp45 juta dengan biaya angsuran per bulannya sekitar Rp600 ribu.
"Kami juga sudah menyiapkan koperasi untuk membantu pekerja yang nantinya mengambil kredit untuk pembelian lahan, ketika mereka kesulitan membayar angsuran tepat waktu," kata Suba'an Abdul Rohman.