Boyolali (Antaranews Jateng) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan 7,93 persen dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi atau terentas dari kemiskinan pada 2019.
"Kami tahun ini menargetkan 793.000 peserta atau 7,93 persen dari 10 juta KPM, tergraduasi atau keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di sela penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Mensos di Boyolali, Jumat.
Penyaluran bantuan Kemensos tersebut juga dihadiri Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Nur Pujianto, anggota DPR RI, Endang Srikarti Handayani, Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, dan ribuan peserta PKH di Boyolali.
Mensos mengatakan peningkatan jumlah graduasi mandiri peserta PKH seiring dengan tekad pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 persen. Untuk itu, Kementerian Sosial meningkatkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).
Menurut Mensos, kegiatan dilakukan secara masif oleh para pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif, di antaranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan Gizi.
"Meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH," kata Mensos.
Mensos menjelaskan tercatat jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan. Pada 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta, pada 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen dari 10 juta KPM, dan tahun ini, ditargetkan sebesar 793.000 atau 7,93 persen dari 10 juta KPM.
"Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS yang juga ditingkatkan," kata Mensos.
Menurut Mensos indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun yakni Rp550 ribu, dan PKH Akses Rp1 juta.
Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari ibu hamil Rp2.400.000, anak usia dini 0--6 tahun Rp2.400.000, SD/sederajat Rp900.000, SMP/sederajat Rp1.500.000, SMA/sederajat Rp2.000.000, penyandang disabilitas Berat Rp2.400.000, lanjut usia 60 tahun ke atas Rp2.400.000.
Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada Januari, April, Juli, Oktober. Bantuan PKH tahap I yang diluncurkan pada Januari secara nasional sebesar Rp12,28 trilliun.
Pada 2019 bansos PKH menyasar 10.000.230 KPM atau total anggota KPM PKH 17.911.452 jiwa dengan rincian KPM yang memiliki ibu hamil 165.851 jiwa, anak usia dini 3.210.000 jiwa, anak SD 6.644.900 jiwa, SMP 3.581.800 jiwa, SMA 2.585.400 jiwa, lanjut usia 1.612.200 jiwa dan penyandang disabilitas berat 110.992 jiwa.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Nur Pujianto, mengatakan jumlah bansos PKH yang diterima kabupaten Boyolali pada tahap I sebesar Rp56.232.250.000 terdiri Bansos PKH sebesar Rp49.374.300.000 untuk 40.189 keluarga dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp6.857.950.000 untuk 62.345 Keluarga.
Bansos untuk Jawa Tengah pada tahap 1 sebesar Rp2.031.670.730.000 terdiri Bansos PKH sebesar Rp1.747.451.300.000 untuk 1.449.066 keluarga dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp284.219.430.000 untuk 2.583.813 Keluarga.
"Kami tahun ini menargetkan 793.000 peserta atau 7,93 persen dari 10 juta KPM, tergraduasi atau keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di sela penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Mensos di Boyolali, Jumat.
Penyaluran bantuan Kemensos tersebut juga dihadiri Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Nur Pujianto, anggota DPR RI, Endang Srikarti Handayani, Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, dan ribuan peserta PKH di Boyolali.
Mensos mengatakan peningkatan jumlah graduasi mandiri peserta PKH seiring dengan tekad pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 persen. Untuk itu, Kementerian Sosial meningkatkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).
Menurut Mensos, kegiatan dilakukan secara masif oleh para pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif, di antaranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan Gizi.
"Meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH," kata Mensos.
Mensos menjelaskan tercatat jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan. Pada 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta, pada 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen dari 10 juta KPM, dan tahun ini, ditargetkan sebesar 793.000 atau 7,93 persen dari 10 juta KPM.
"Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS yang juga ditingkatkan," kata Mensos.
Menurut Mensos indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun yakni Rp550 ribu, dan PKH Akses Rp1 juta.
Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari ibu hamil Rp2.400.000, anak usia dini 0--6 tahun Rp2.400.000, SD/sederajat Rp900.000, SMP/sederajat Rp1.500.000, SMA/sederajat Rp2.000.000, penyandang disabilitas Berat Rp2.400.000, lanjut usia 60 tahun ke atas Rp2.400.000.
Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada Januari, April, Juli, Oktober. Bantuan PKH tahap I yang diluncurkan pada Januari secara nasional sebesar Rp12,28 trilliun.
Pada 2019 bansos PKH menyasar 10.000.230 KPM atau total anggota KPM PKH 17.911.452 jiwa dengan rincian KPM yang memiliki ibu hamil 165.851 jiwa, anak usia dini 3.210.000 jiwa, anak SD 6.644.900 jiwa, SMP 3.581.800 jiwa, SMA 2.585.400 jiwa, lanjut usia 1.612.200 jiwa dan penyandang disabilitas berat 110.992 jiwa.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Nur Pujianto, mengatakan jumlah bansos PKH yang diterima kabupaten Boyolali pada tahap I sebesar Rp56.232.250.000 terdiri Bansos PKH sebesar Rp49.374.300.000 untuk 40.189 keluarga dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp6.857.950.000 untuk 62.345 Keluarga.
Bansos untuk Jawa Tengah pada tahap 1 sebesar Rp2.031.670.730.000 terdiri Bansos PKH sebesar Rp1.747.451.300.000 untuk 1.449.066 keluarga dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp284.219.430.000 untuk 2.583.813 Keluarga.