Solo (Antaranews Jateng) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan sektor infrastruktur yang merupakan salah satu program pemerintah untuk menumbuhkan peradaban manusia di seluruh daerah.
"Pembangunan infrastruktur dalam konteks konektivitas tidak saja akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di mana-mana tetapi juga pembangunan infrastruktur dalam konteks konektivitas adalah pembangunan peradaban manusia," katanya pada Deklarasi Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) Bersama Perguruan Tinggi Lain, Relawan, dan Masyarakat Dukung #01 di Graha Wisata Surakarta, Sabtu.
Ia mengatakan dengan dibangunnya infrastruktur maka daerah-daerah terisolasi yang tadinya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bisa tumbuh luar biasa.
"Saat ini teman-teman yang ada di daerah perbatasan, yang sebelumnya terisolasi, yang sulit terjangkau telah tumbuh baik. Mereka bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang tinggal di Jawa. Di situlah peradaban manusia telah berkembang dengan baik," katanya.
Ia yang juga merupakan purnawirawan TNI tersebut pernah lama bertugas di daerah perbatasan.
Menurut dia, salah satu keluhan masyarakat setempat yang sering didengarnya adalah rasa pesimistis warga terhadap Pemerintah Indonesia.
"Mereka mengatakan 'sesungguhnya saya ini orang Indonesia atau bukan' karena banyak mendapatkan sesuatu dari sebelah (negara tetangga, red). Dengan dibangunnya Transkalimantan dan berbagai daerah di pelosok tanah air saat ini mereka menyatakan dengan bangga bahwa 'saya adalah bagian dari Indonesia'," katanya.
Ia mengatakan jika berbicara mengenai infrastruktur, banyak yang memiliki persepsi bahwa sektor tersebut hanya terdiri dari jalan, padahal ada infrastruktur dalam bentuk fisik yang lain.
"Salah satunya pembangunan pelabuhan. Banyak pelabuhan di luar Jawa yang sudah dibangun oleh pemerintah dan itu membuat kita bangga jadi orang Indonesia," katanya.
Ia mengatakan saat ini ada 19 pelabuhan laut baru yang memberikan kemudahan dalam proyek tol laut atau poros maritim.
"Belum lagi optimalisasi dari pelabuhan yang ada. Jalan tol juga sudah dibangun di mana-mana, saat ini sepanjang 928 km yang terbangun dari proyeksi 1.124 km," katanya.
Ia mengatakan seluruh program pemerintah diarahkan dengan pendekatan pembangunan Indonesiasentris.
"Bukan lagi bicara Jawasentris. Kalau kita lihat pembangunan saat ini diarahkan ke Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Kalau pak Jokowi hanya ingin dapat suara atau 'return of investment' untuk pertumbuhan ekonomi yang makin cepat bangun saja di Jawa. Pasti dapat suara yang kencang karena di Jawa 'vote'-nya tinggi," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, hal itu tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena pemerintahan saat ini memiliki visi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
Sementara itu, dikatakannya, memimpin sebuah negara yang besar tidak mudah.
"Yang diperlukan adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang 'leadership' dan bidang manajemennya sehingga memimpin negara ini bisa jadi terkendali dengan baik. Mereka harus memiliki program yang jelas. Tidak bisa coba-coba apalagi tidak memiliki program yang jelas. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama empat tahun pemerintahannya," katanya.
"Pembangunan infrastruktur dalam konteks konektivitas tidak saja akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di mana-mana tetapi juga pembangunan infrastruktur dalam konteks konektivitas adalah pembangunan peradaban manusia," katanya pada Deklarasi Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) Bersama Perguruan Tinggi Lain, Relawan, dan Masyarakat Dukung #01 di Graha Wisata Surakarta, Sabtu.
Ia mengatakan dengan dibangunnya infrastruktur maka daerah-daerah terisolasi yang tadinya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bisa tumbuh luar biasa.
"Saat ini teman-teman yang ada di daerah perbatasan, yang sebelumnya terisolasi, yang sulit terjangkau telah tumbuh baik. Mereka bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang tinggal di Jawa. Di situlah peradaban manusia telah berkembang dengan baik," katanya.
Ia yang juga merupakan purnawirawan TNI tersebut pernah lama bertugas di daerah perbatasan.
Menurut dia, salah satu keluhan masyarakat setempat yang sering didengarnya adalah rasa pesimistis warga terhadap Pemerintah Indonesia.
"Mereka mengatakan 'sesungguhnya saya ini orang Indonesia atau bukan' karena banyak mendapatkan sesuatu dari sebelah (negara tetangga, red). Dengan dibangunnya Transkalimantan dan berbagai daerah di pelosok tanah air saat ini mereka menyatakan dengan bangga bahwa 'saya adalah bagian dari Indonesia'," katanya.
Ia mengatakan jika berbicara mengenai infrastruktur, banyak yang memiliki persepsi bahwa sektor tersebut hanya terdiri dari jalan, padahal ada infrastruktur dalam bentuk fisik yang lain.
"Salah satunya pembangunan pelabuhan. Banyak pelabuhan di luar Jawa yang sudah dibangun oleh pemerintah dan itu membuat kita bangga jadi orang Indonesia," katanya.
Ia mengatakan saat ini ada 19 pelabuhan laut baru yang memberikan kemudahan dalam proyek tol laut atau poros maritim.
"Belum lagi optimalisasi dari pelabuhan yang ada. Jalan tol juga sudah dibangun di mana-mana, saat ini sepanjang 928 km yang terbangun dari proyeksi 1.124 km," katanya.
Ia mengatakan seluruh program pemerintah diarahkan dengan pendekatan pembangunan Indonesiasentris.
"Bukan lagi bicara Jawasentris. Kalau kita lihat pembangunan saat ini diarahkan ke Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Kalau pak Jokowi hanya ingin dapat suara atau 'return of investment' untuk pertumbuhan ekonomi yang makin cepat bangun saja di Jawa. Pasti dapat suara yang kencang karena di Jawa 'vote'-nya tinggi," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, hal itu tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena pemerintahan saat ini memiliki visi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
Sementara itu, dikatakannya, memimpin sebuah negara yang besar tidak mudah.
"Yang diperlukan adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang 'leadership' dan bidang manajemennya sehingga memimpin negara ini bisa jadi terkendali dengan baik. Mereka harus memiliki program yang jelas. Tidak bisa coba-coba apalagi tidak memiliki program yang jelas. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama empat tahun pemerintahannya," katanya.