Tegal (Antaranews Jateng) - Pemerintah siap mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi para nelayan di pantai utara (pantura) mengenai permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan larangan penggunaan alat tangkap cantrang.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) atau Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, di Tegal, Senin, mengatakan bahwa sebelumnya para nelayan sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman membahas masalah yang sedang dihadapi oleh nelayan.
"Hari ini saya akan melaporkan hal ini kepada beliaun (Presiden Jokowi) dan nantinya akan didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait lainnya. Kendati demikian, (pertemuan) nanti bukannya berpolitik, namun hal ini merupakan ujung tombak ekonomi Indonesia. Hari ini, Saya akan melaporkan hal ini kepada Presiden," katanya.
Pada saat acara "Nelayan Bersama Jokowi", Erick berharap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memfokuskan pada pembangunan-pembangunan pasar ikan meski saat sudah ada sekitar 5.000 pasar, tetapi kondisi pasar ikan (yang akan dibangun) lebih higienis agar harga ikan lebih baik.
Ke depan, kata dia, bagi kondisi ikan yang belum layak diambil (ditangkap) juga akan lebih ditertibkan sebagai upaya menjaga habitat ikan di laut Indonesia.
"Khusus di Tegal, sudah ada bank mikro nelayan dengan bunga 3 persen (per tahun) sehingga saya yakin akan menyeluruh pada nelayan se-Indonesia. Hal ini menjadi ujung tombak kesehatan karena ikan banyak mengandung gizi," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga akan mencanangkan program asuransi bagi nelayan karena dari segi kerja mereka cukup berat dan berisiko sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian.
"Ini bukan politis namun hal ini benar-benar dibutuhkan karena nelayan merupakan ujung tombak dan salah satu fondasi kesehatan bangsa Indonesia," katanya.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) atau Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, di Tegal, Senin, mengatakan bahwa sebelumnya para nelayan sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman membahas masalah yang sedang dihadapi oleh nelayan.
"Hari ini saya akan melaporkan hal ini kepada beliaun (Presiden Jokowi) dan nantinya akan didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait lainnya. Kendati demikian, (pertemuan) nanti bukannya berpolitik, namun hal ini merupakan ujung tombak ekonomi Indonesia. Hari ini, Saya akan melaporkan hal ini kepada Presiden," katanya.
Pada saat acara "Nelayan Bersama Jokowi", Erick berharap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memfokuskan pada pembangunan-pembangunan pasar ikan meski saat sudah ada sekitar 5.000 pasar, tetapi kondisi pasar ikan (yang akan dibangun) lebih higienis agar harga ikan lebih baik.
Ke depan, kata dia, bagi kondisi ikan yang belum layak diambil (ditangkap) juga akan lebih ditertibkan sebagai upaya menjaga habitat ikan di laut Indonesia.
"Khusus di Tegal, sudah ada bank mikro nelayan dengan bunga 3 persen (per tahun) sehingga saya yakin akan menyeluruh pada nelayan se-Indonesia. Hal ini menjadi ujung tombak kesehatan karena ikan banyak mengandung gizi," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga akan mencanangkan program asuransi bagi nelayan karena dari segi kerja mereka cukup berat dan berisiko sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian.
"Ini bukan politis namun hal ini benar-benar dibutuhkan karena nelayan merupakan ujung tombak dan salah satu fondasi kesehatan bangsa Indonesia," katanya.