Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta mendorong kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baik dari kalangan pekerja maupun masyarakat miskin dan kurang mampu.
"Kami berharap 100 persen penduduk bisa ter-cover BPJS Kesehatan, tetapi kan tidak semuanya beban APBD, yang mampu harus bayar sendiri dan yang bekerja harus sesuai dengan mekanisme pekerja," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih di Solo, Senin.
Ia mengatakan saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Surakarta sekitar 130.000 peserta. Sedangkan hingga saat ini hanya 1,8 persen masyarakat Kota Solo yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Yang 1,8 persen ini kebanyakan berasal dari sektor pekerja, kami mengejar itu. Oleh karena itu, harapan kami perusahaan segera mendaftarkan seluruh pekerja," katanya.
Ia juga berharap agar masyarakat yang mampu secara ekonomi bisa membayar premi perbulan secara mandiri.
"Kalau semua dicover Pemkot akan jebol anggarannya," katanya.
Ia mengatakan saat ini anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surakarta untuk mengcover peserta BPJS Kesehatan sekitar Rp38 miliar.
"Kalau kurang nanti ditambahi di perubahan anggaran. Yang jelas mulai tanggal 18 Januari 2019 kami sudah menyepakati bahwa bayi baru lahir sudah langsung ditanggung," katanya.
Sementara itu, ia memastikan seluruh masyarakat miskin di Kota Solo sudah terdaftar dan dilindungi oleh BPJS Kesehatan dengan fasilitasi anggaran dari Pemkot.
"Yang miskin sudah 100 persen kami sisir. Kalau yang tidak mampu kan berbeda, misalnya dulu buruh tetapi saat ini sudah di-PHK," katanya.
"Kami berharap 100 persen penduduk bisa ter-cover BPJS Kesehatan, tetapi kan tidak semuanya beban APBD, yang mampu harus bayar sendiri dan yang bekerja harus sesuai dengan mekanisme pekerja," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih di Solo, Senin.
Ia mengatakan saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Surakarta sekitar 130.000 peserta. Sedangkan hingga saat ini hanya 1,8 persen masyarakat Kota Solo yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Yang 1,8 persen ini kebanyakan berasal dari sektor pekerja, kami mengejar itu. Oleh karena itu, harapan kami perusahaan segera mendaftarkan seluruh pekerja," katanya.
Ia juga berharap agar masyarakat yang mampu secara ekonomi bisa membayar premi perbulan secara mandiri.
"Kalau semua dicover Pemkot akan jebol anggarannya," katanya.
Ia mengatakan saat ini anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surakarta untuk mengcover peserta BPJS Kesehatan sekitar Rp38 miliar.
"Kalau kurang nanti ditambahi di perubahan anggaran. Yang jelas mulai tanggal 18 Januari 2019 kami sudah menyepakati bahwa bayi baru lahir sudah langsung ditanggung," katanya.
Sementara itu, ia memastikan seluruh masyarakat miskin di Kota Solo sudah terdaftar dan dilindungi oleh BPJS Kesehatan dengan fasilitasi anggaran dari Pemkot.
"Yang miskin sudah 100 persen kami sisir. Kalau yang tidak mampu kan berbeda, misalnya dulu buruh tetapi saat ini sudah di-PHK," katanya.