Semarang (Antaranews Jateng) - Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang Eko Budi Supriyanto menilai pengawasan selama 24 jam tidak mungkin dilakukan terhadap hakim, terutama jika sudah di luar jam tugas.
"Tidak mungkin satu kali 24 jam kita mengikuti, apalagi kalau sudah di luar," kata Eko di Semarang, Sabtu, menjelaskan upaya PN Semarang mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim.
Oleh karena itu, lanjut dia, sudah ada kode etik yang harus dipatuhi oleh para hakim, termasuk saat di luar jam dinas.
PN Semarang sendiri, kata dia, juga sudah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Antara lain, menurut dia, mengurangi interaksi langsung antara para pengadil dan pencari keadilan.
Ia menjelaskan sejumlah akses menuju ruang kerja hakim telah diperketat dengan menggunakan pintu yang hanya bisa dibuka oleh pegawai pengadilan.
"Berbagi perbaikan telah dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang bersih," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, bersama hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito, sebagai tersangka kasus suap.
Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang.
"Terkait putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.
Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Marzuqi.
"Tidak mungkin satu kali 24 jam kita mengikuti, apalagi kalau sudah di luar," kata Eko di Semarang, Sabtu, menjelaskan upaya PN Semarang mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim.
Oleh karena itu, lanjut dia, sudah ada kode etik yang harus dipatuhi oleh para hakim, termasuk saat di luar jam dinas.
PN Semarang sendiri, kata dia, juga sudah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Antara lain, menurut dia, mengurangi interaksi langsung antara para pengadil dan pencari keadilan.
Ia menjelaskan sejumlah akses menuju ruang kerja hakim telah diperketat dengan menggunakan pintu yang hanya bisa dibuka oleh pegawai pengadilan.
"Berbagi perbaikan telah dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang bersih," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, bersama hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito, sebagai tersangka kasus suap.
Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang.
"Terkait putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.
Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Marzuqi.