Sukoharjo (Antaranews jateng) - Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) memberikan kesempatan masyarakat di pedesaan lebih berkembang, kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
"Di pedesaan ini sumber daya alam tersedia, tetapi permasalahannya bagaimana kita bisa memanfaatkan. Oleh karena itu, yang kami lakukan adalah memberikan kesempatan agar masyarakat bisa lebih berkembang lagi," katanya pada peresmian BUMDes Center Maju Sejahtera di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu.
Ia mengatakan melalui BUMDes tersebut masyarakat luas bisa mengetahui kekayaan desa yang memiliki BUMDes, mulai dari berbagai kerajinan tangan yang dihasilkan hingga unit usaha yang dimiliki.
"Misalnya di sini ada produksi batik, kalau tidak ada yang menyampaikan bahwa di sini ada batik bagus maka tidak ada yang tahu. Ada abon dan beras enak juga begitu, kalau tidak ada yang menyuarakan maka tidak ada yang tahu," katanya.
Ia mengatakan sebelum ada BUMDes yang bisa menampung berbagai macam produk olahan atau hasil bumi masyarakat setempat, selama ini sebagian besar produk usaha masyarakat ditampung oleh tengkulang.
"Tengkulak ini sifatnya menyimpan barang dan akan menjualnya kalau harga sudah naik. Padahal masyarakat menjual ke tengkulak dengan harga yang murah," katanya.
Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes tersebut masyarakat bisa menjual produksinya tanpa melewati penampung atau disebut dengan "broker".
"Dengan begitu rantai perdagangan tidak terlalu panjang, harga bisa terkendali. Itulah kenapa kami hadir di sini dan mendirikan BUMDes. Harapannya ini bisa menjadi soko guru atau penyangga perekonomian daerah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Eko Ariantoro mengatakan program tersebut sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu di daerah pedesaan.
"BUMDes ini juga memudahkan akses keuangan yang selama ini belum menyentuh semua desa," katanya.
Ia mengatakan dari data OJK, kondisi saat ini untuk keberadaan lembaga keuangan BPR hanya ada 4 BPR/100 desa, untuk bank umum tidak lebih dari 3/100 desa, dan untuk bank pemerintah tidak lebih dari 7/100 desa.
"Melihat ketimpangan akses keuangan ini, masyarakat (pedesaan, red) tidak bisa dapat akses kredit, termasuk permodalan. Oleh karena itu, bagaimana caranya melalui platform BUMDes ini bisa memudahkan akses masyarakat," katanya.
Ia mengatakan BUMDes Center "Maju Sejahtera" tersebut merupakan "role model" suatu pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan antara unit usaha sektor riil dengan unit usaha di sektor jasa keuangan, salah satunya Agen Laku Pandai.
"Untuk di sini kami melibatkan agen Brilink. Jadi kalau masyarakat perlu pembiayaan silahkan datang ke BUMDes, BRI bisa membantu, termasuk ketika ingin menabung," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan upaya tersebut memberi peluang dan kesempatan desa bisa bekerja sama dengan siapapun.
"Kami ingin masyarakat melek keuangan. Di sini kami ajak OJK untuk memastikan akses ke bawah bank-bank bisa diakses masyarakat," katanya.
"Di pedesaan ini sumber daya alam tersedia, tetapi permasalahannya bagaimana kita bisa memanfaatkan. Oleh karena itu, yang kami lakukan adalah memberikan kesempatan agar masyarakat bisa lebih berkembang lagi," katanya pada peresmian BUMDes Center Maju Sejahtera di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu.
Ia mengatakan melalui BUMDes tersebut masyarakat luas bisa mengetahui kekayaan desa yang memiliki BUMDes, mulai dari berbagai kerajinan tangan yang dihasilkan hingga unit usaha yang dimiliki.
"Misalnya di sini ada produksi batik, kalau tidak ada yang menyampaikan bahwa di sini ada batik bagus maka tidak ada yang tahu. Ada abon dan beras enak juga begitu, kalau tidak ada yang menyuarakan maka tidak ada yang tahu," katanya.
Ia mengatakan sebelum ada BUMDes yang bisa menampung berbagai macam produk olahan atau hasil bumi masyarakat setempat, selama ini sebagian besar produk usaha masyarakat ditampung oleh tengkulang.
"Tengkulak ini sifatnya menyimpan barang dan akan menjualnya kalau harga sudah naik. Padahal masyarakat menjual ke tengkulak dengan harga yang murah," katanya.
Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes tersebut masyarakat bisa menjual produksinya tanpa melewati penampung atau disebut dengan "broker".
"Dengan begitu rantai perdagangan tidak terlalu panjang, harga bisa terkendali. Itulah kenapa kami hadir di sini dan mendirikan BUMDes. Harapannya ini bisa menjadi soko guru atau penyangga perekonomian daerah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Eko Ariantoro mengatakan program tersebut sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu di daerah pedesaan.
"BUMDes ini juga memudahkan akses keuangan yang selama ini belum menyentuh semua desa," katanya.
Ia mengatakan dari data OJK, kondisi saat ini untuk keberadaan lembaga keuangan BPR hanya ada 4 BPR/100 desa, untuk bank umum tidak lebih dari 3/100 desa, dan untuk bank pemerintah tidak lebih dari 7/100 desa.
"Melihat ketimpangan akses keuangan ini, masyarakat (pedesaan, red) tidak bisa dapat akses kredit, termasuk permodalan. Oleh karena itu, bagaimana caranya melalui platform BUMDes ini bisa memudahkan akses masyarakat," katanya.
Ia mengatakan BUMDes Center "Maju Sejahtera" tersebut merupakan "role model" suatu pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan antara unit usaha sektor riil dengan unit usaha di sektor jasa keuangan, salah satunya Agen Laku Pandai.
"Untuk di sini kami melibatkan agen Brilink. Jadi kalau masyarakat perlu pembiayaan silahkan datang ke BUMDes, BRI bisa membantu, termasuk ketika ingin menabung," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan upaya tersebut memberi peluang dan kesempatan desa bisa bekerja sama dengan siapapun.
"Kami ingin masyarakat melek keuangan. Di sini kami ajak OJK untuk memastikan akses ke bawah bank-bank bisa diakses masyarakat," katanya.