Pekalongan (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengarahkan pada pemerintah desa agar bantuan dana desa pada 2019 lebih difokuskan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa selama 2015 hingga 2018, bantuan dana desa lebih dominan digunakan pada bidang infrastruktur sehingga dana desa 2019 bisa difokuskan pada bidang pemberdayaan masyarakat.
"Oleh karena, saya berkesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur relatif sudah tercukupi sehingga perencanaan dana desa 2019 difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pelayanan sosial dasar," katanya.
Menurut dia, beberapa bidang yang harus difokuskan pada penggunaan dana desa 2019 itu, seperti pendidikan, kesehatan, hak sipil, dan perlindungan sosial.
"Kendati demikian, saya juga mengarahkan pada pemerintah desa tidak meninggalkan kebutuhan lain yang mendesak sesuai kewenangan dan musyawarah desa," katanya.
Ia mengatakan dengan strategisnya dana desa yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala desa itu perlu dibutuhkan peran pendamping desa, serta Babinkamtibmas untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Adapun pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah harus tetap menjadi perhatian yang utama," katanya.
Secara rinci, dana desa pada 2015 sebesar Rp77.762.725.000 dengan perolehan rata-rata Rp285 juta per desa, kemudian dana desa 2016 dan 2017 naik menjadi Rp174.527.576.000, dan dana desa 2018 sebesar Rp227.842.747.000 sehingga rata-rata penerimaan tiap desa juga naik menjadi Rp837 juta.
Ia mengatakan berdasar evaluasi pelaksanaan dana desa 2018, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan.
"Dari hasil penilaian, dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa dinyatakan masih sangat baik sehingga hal harus terus dijaga pelaksanaannya. Kami berharap anggaran dana desa 2019 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nehera (APBN) ini mengalami peningkatan," katanya.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa selama 2015 hingga 2018, bantuan dana desa lebih dominan digunakan pada bidang infrastruktur sehingga dana desa 2019 bisa difokuskan pada bidang pemberdayaan masyarakat.
"Oleh karena, saya berkesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur relatif sudah tercukupi sehingga perencanaan dana desa 2019 difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pelayanan sosial dasar," katanya.
Menurut dia, beberapa bidang yang harus difokuskan pada penggunaan dana desa 2019 itu, seperti pendidikan, kesehatan, hak sipil, dan perlindungan sosial.
"Kendati demikian, saya juga mengarahkan pada pemerintah desa tidak meninggalkan kebutuhan lain yang mendesak sesuai kewenangan dan musyawarah desa," katanya.
Ia mengatakan dengan strategisnya dana desa yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala desa itu perlu dibutuhkan peran pendamping desa, serta Babinkamtibmas untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Adapun pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah harus tetap menjadi perhatian yang utama," katanya.
Secara rinci, dana desa pada 2015 sebesar Rp77.762.725.000 dengan perolehan rata-rata Rp285 juta per desa, kemudian dana desa 2016 dan 2017 naik menjadi Rp174.527.576.000, dan dana desa 2018 sebesar Rp227.842.747.000 sehingga rata-rata penerimaan tiap desa juga naik menjadi Rp837 juta.
Ia mengatakan berdasar evaluasi pelaksanaan dana desa 2018, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan.
"Dari hasil penilaian, dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa dinyatakan masih sangat baik sehingga hal harus terus dijaga pelaksanaannya. Kami berharap anggaran dana desa 2019 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nehera (APBN) ini mengalami peningkatan," katanya.