Pekalongan (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk mengikutsertakan pekerja kurang mampu sebagai peserta jaminan sosial pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pemda segera melakukan intervensi terhadap keluarga yang benar-benar tidak mampu untuk diikutkan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Anggaran sebesar Rp2 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini akan digelontorkan guna membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk alokasi 20 ribu keluarga kurang mampu," katanya.
Ia mengatakan melalui keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini maka warga kurang mampu dapat menikmati manfaatnya karena mereka mendapatkankan jaminan sosial.
"Dengan mengikutsertakan warga kurang pada program BPJS Ketenagakerjaan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pemimpin daerah untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pada prinsipnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah program rahmatan "Lil alamin".
"Bayangkan saja, total premi senilai Rp175 ribu maka peserta akan mendapatkan Rp48juta apabila ada kecelakaan kerja.
Ia menambahkan sektor formal perusahaan yang aktif pada BPJS Ketenagakerjaan di Pekalongan sebanyak 2.288 perusahaan dengan total tenaga kerja sebanyak 54.719 jiwa, sedangkan sektor informal bukan penerima upah yang aktif 4.847 jiwa.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pemda segera melakukan intervensi terhadap keluarga yang benar-benar tidak mampu untuk diikutkan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Anggaran sebesar Rp2 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini akan digelontorkan guna membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk alokasi 20 ribu keluarga kurang mampu," katanya.
Ia mengatakan melalui keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini maka warga kurang mampu dapat menikmati manfaatnya karena mereka mendapatkankan jaminan sosial.
"Dengan mengikutsertakan warga kurang pada program BPJS Ketenagakerjaan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pemimpin daerah untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pada prinsipnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah program rahmatan "Lil alamin".
"Bayangkan saja, total premi senilai Rp175 ribu maka peserta akan mendapatkan Rp48juta apabila ada kecelakaan kerja.
Ia menambahkan sektor formal perusahaan yang aktif pada BPJS Ketenagakerjaan di Pekalongan sebanyak 2.288 perusahaan dengan total tenaga kerja sebanyak 54.719 jiwa, sedangkan sektor informal bukan penerima upah yang aktif 4.847 jiwa.