Semarang (Antaranews Jateng) - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha menyatakan kelambatan akses internet ke laman pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) sscn.bkn.go.id ada banyak faktor. Salah satunya, karena akses basis data (database) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri lambat.
"Hal ini merujuk pada keterangan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Pratama menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Minggu pagi
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa lambatnya kinerja situs resmi pendaftaran CPNS di sscn.bkn.go.id disebabkan oleh lemahnya jaringan lebar pita dari peladen (server) milik Dukcapil Kemendagri.
"Ketika pertama kali mereka (pendaftar) menggunakan akun, itu jaringan yang digunakan adalah jaringan Dukcapil. Kemarin itu bandwidth-nya belum dibesarkan sehingga banyak bottleneck di sana," kata Bima di Jakarta, Jumat (28-9-2018).
Menurut Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), koneksi internet ke web BKN walaupun kencang, bila akses ke database tidak dipersiapkan, masyarakat akan sulit mengakses.
Seharusnya, tidak hanya diperhatikan koneksi untuk front end (web), tetapi juga diperhatikan koneksi ke database di Dukcapil Kemendagri.
Selain itu, ada faktor peladen apakah yang ada benar-benar bisa menampung tingginya aktivitas netizen di sistem BKN.
"Perlu dipertimbangkan penggunaan lebih dari satu server. Bahkan, dapat dipertimbangkan penggunaan banyak server dan dilakukan 'load balancing' (penyeimbang beban) sehingga beban tidak hanya mengarah ke satu server," terang Pratama.
Apalagi, pendaftaran CPNS beberapa tahun terakhir ini menggunakan sistem daring (online). Ditambah lagi, adanya kewajiban para peserta harus sudah terdaftar secara daring di Dukcapil, atau dengan kata lain peserta sudah melakukan perekaman data KTP elektronik.
Dalam pendaftaran di web BKN, kata Pratama, ada verifikasi data langsung ke web Dukcapil. Pemrosesan ke database penduduk ini yang ditengarai lambat dan menyebabkan pendaftaran CPNS menjadi terkendala.
"Upaya pemerintah menjadikan database kependudukan sebagai rujukan data banyak aktivitas, harus diimbangi dengan akses internet yang memadai sehingga tidak lagi terulang seperti pendaftaran CPNS pada tahun ini," kata Pratama.
"Hal ini merujuk pada keterangan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Pratama menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Minggu pagi
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa lambatnya kinerja situs resmi pendaftaran CPNS di sscn.bkn.go.id disebabkan oleh lemahnya jaringan lebar pita dari peladen (server) milik Dukcapil Kemendagri.
"Ketika pertama kali mereka (pendaftar) menggunakan akun, itu jaringan yang digunakan adalah jaringan Dukcapil. Kemarin itu bandwidth-nya belum dibesarkan sehingga banyak bottleneck di sana," kata Bima di Jakarta, Jumat (28-9-2018).
Menurut Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), koneksi internet ke web BKN walaupun kencang, bila akses ke database tidak dipersiapkan, masyarakat akan sulit mengakses.
Seharusnya, tidak hanya diperhatikan koneksi untuk front end (web), tetapi juga diperhatikan koneksi ke database di Dukcapil Kemendagri.
Selain itu, ada faktor peladen apakah yang ada benar-benar bisa menampung tingginya aktivitas netizen di sistem BKN.
"Perlu dipertimbangkan penggunaan lebih dari satu server. Bahkan, dapat dipertimbangkan penggunaan banyak server dan dilakukan 'load balancing' (penyeimbang beban) sehingga beban tidak hanya mengarah ke satu server," terang Pratama.
Apalagi, pendaftaran CPNS beberapa tahun terakhir ini menggunakan sistem daring (online). Ditambah lagi, adanya kewajiban para peserta harus sudah terdaftar secara daring di Dukcapil, atau dengan kata lain peserta sudah melakukan perekaman data KTP elektronik.
Dalam pendaftaran di web BKN, kata Pratama, ada verifikasi data langsung ke web Dukcapil. Pemrosesan ke database penduduk ini yang ditengarai lambat dan menyebabkan pendaftaran CPNS menjadi terkendala.
"Upaya pemerintah menjadikan database kependudukan sebagai rujukan data banyak aktivitas, harus diimbangi dengan akses internet yang memadai sehingga tidak lagi terulang seperti pendaftaran CPNS pada tahun ini," kata Pratama.