Magelang (Antaranews Jateng) - Penerapan konsep kota cerdas di Kota Magelang membutuhkan partisipasi semua pihak supaya bisa efektif bermanfaat bagi masyarakat, kata Penjabat Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Sumartono.
"Penerapan konsep kota cerdas ini memerlukan partisipasi dari berbagai unsur," katanya dalam seminar Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang dalam keterangan tertulis di Magelang, Kamis.
Seminar dengan tema "Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Smart City di Indonesia" itu menghadirkan narasumber pengajar Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Profesor Achmad Djunaedi.
Sumartono mengatakan tentang pentingnya sinergi antara akademisi, dunia bisnis, pemerintah, komunitas, dan media dalam mendukung program pembangunan daerah seperti terkait dengan pembangunan kota cerdas tersebut.
"Tema yang diambil, yakni 'Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Smart City di Indonesia', dengan pertimbangan Kota Magelang telah mendapat predikat 'smart city' untuk kategori kota kecil pada Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017," katanya.
Ia mengatakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkot Magelang menyelenggarakan seminar itu sebagai kesempatan berbagi wawasan terkait dengan partisipasi dan kolaborasi antarunsur, antarsektor, dan antardaerah.
Kepala Balitbang Pemkot Magelang Arif Barata mengharapkan kegiatan itu membentuk sistem dan metode yang saling memperkuat antaraunsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan iptek dalam satu kesatuan.
Selain itu, katanya, memberikan dukungan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek.
Profesor Achmad mengatakan penerapan konsep kota cerdas tidak hanya membutuhkan partisipasi pemerintah, namun semua pihak, baik swasta maupun masyarakat.
"Kolaborasi antara semua 'stakeholder', baik pemerintah, swasta, masyarakat, serta perguruan tinggi. Terlalu berat kalau konsep ini dilakukan sendirian oleh pemerintah," ucapnya.
Konsep kota cerdas, katanya, guna membantu berbagai hal terkait dengan kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya secara efisien, memberikan kemudahan mengakses informasi, hingga mengantisipasi kejadian yang tak terduga.
Ia menyebut banyak kota sudah menerapkan konsep kota cerdas bekerja sama dengan pihak swasta dari kalangan provider teknologi informasi.
Biasanya, katanya, dalam praktiknya, pemangku kepentingan dari swasta ikut mengembangkan aplikasi layanan publik gratis untuk mendukung konsep kota cerdas.
"Kemudian data dari aplikasi tersebut juga dipakai oleh swasta untuk promosi maupun lainnya," kata dia. (hms).
"Penerapan konsep kota cerdas ini memerlukan partisipasi dari berbagai unsur," katanya dalam seminar Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang dalam keterangan tertulis di Magelang, Kamis.
Seminar dengan tema "Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Smart City di Indonesia" itu menghadirkan narasumber pengajar Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Profesor Achmad Djunaedi.
Sumartono mengatakan tentang pentingnya sinergi antara akademisi, dunia bisnis, pemerintah, komunitas, dan media dalam mendukung program pembangunan daerah seperti terkait dengan pembangunan kota cerdas tersebut.
"Tema yang diambil, yakni 'Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Smart City di Indonesia', dengan pertimbangan Kota Magelang telah mendapat predikat 'smart city' untuk kategori kota kecil pada Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017," katanya.
Ia mengatakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkot Magelang menyelenggarakan seminar itu sebagai kesempatan berbagi wawasan terkait dengan partisipasi dan kolaborasi antarunsur, antarsektor, dan antardaerah.
Kepala Balitbang Pemkot Magelang Arif Barata mengharapkan kegiatan itu membentuk sistem dan metode yang saling memperkuat antaraunsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan iptek dalam satu kesatuan.
Selain itu, katanya, memberikan dukungan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek.
Profesor Achmad mengatakan penerapan konsep kota cerdas tidak hanya membutuhkan partisipasi pemerintah, namun semua pihak, baik swasta maupun masyarakat.
"Kolaborasi antara semua 'stakeholder', baik pemerintah, swasta, masyarakat, serta perguruan tinggi. Terlalu berat kalau konsep ini dilakukan sendirian oleh pemerintah," ucapnya.
Konsep kota cerdas, katanya, guna membantu berbagai hal terkait dengan kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya secara efisien, memberikan kemudahan mengakses informasi, hingga mengantisipasi kejadian yang tak terduga.
Ia menyebut banyak kota sudah menerapkan konsep kota cerdas bekerja sama dengan pihak swasta dari kalangan provider teknologi informasi.
Biasanya, katanya, dalam praktiknya, pemangku kepentingan dari swasta ikut mengembangkan aplikasi layanan publik gratis untuk mendukung konsep kota cerdas.
"Kemudian data dari aplikasi tersebut juga dipakai oleh swasta untuk promosi maupun lainnya," kata dia. (hms).