Purbalingga (Antaranews Jateng) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengembangkan empat aplikasi penunjang kinerja pemerintahan dan keterbukaan informasi publik, kata Kepala Dinkominfo Purbalingga Sridadi.
"Empat aplikasi yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2018 terdiri atas Matur Bupati, Purbalingga Satu Data, E-Akun, dan E-Presensi," katanya di Purbalingga, Kamis.
Ia mengatakan aplikasi Matur Bupati merupakan bagian dari pelayanan publik untuk menampung keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan sesuai dengan standar operasional prosedur, harus segera direspons dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat nantinya akan mempunyai tempat untuk mengadu atau menyampaikan keluhan sehingga tidak meluber melalui media sosial.
Sementara untuk aplikasi Purbalingga Satu Data akan digunakan untuk menampung segala informasi data sektoral Pemerintah Kabupaten Purbalingga termasuk data setiap organisasi perangkat daerah. Informasi yang disajikan dalam aplikasi Purbalingga Satu Data tersebut dapat diunduh oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Aplikasi E-Akun dan E-Presensi lebih berkaitan dengan aktivitas internal aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purbalingga. Dalam hal ini, aplikasi E-Akun memungkinkan ASN masuk ke berbagai aplikasi atau sistem milik Pemkab Purbalingga hanya dengan satu akun, sedangkan E-Presensi sebagai sistem pemantauan kehadiran ASN secara daring, mulai dari kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran.
"Melalui E-Presensi akan terpantau langsung secara 'online' (daring) setiap nama di masing-masing OPD oleh para pimpinan termasuk Bupati," kata Sridadi.
Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan salah satu kunci keberhasilan implementasi program adalah komitmen kepala daerah dan komitmen kepala OPD.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinkominfo Purbalingga yang telah mengembangkan empat aplikasi tersebut secara mandiri.
"Aplikasi ini gratis dan dirancang oleh SDM (Sumber Daya Manusia) internal, padahal kalau menggunakan pihak ketiga bisa mencapai Rp200 juta per aplikasi. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi dan terimakasih untuk Dinkominfo," katanya.
"Empat aplikasi yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2018 terdiri atas Matur Bupati, Purbalingga Satu Data, E-Akun, dan E-Presensi," katanya di Purbalingga, Kamis.
Ia mengatakan aplikasi Matur Bupati merupakan bagian dari pelayanan publik untuk menampung keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan sesuai dengan standar operasional prosedur, harus segera direspons dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat nantinya akan mempunyai tempat untuk mengadu atau menyampaikan keluhan sehingga tidak meluber melalui media sosial.
Sementara untuk aplikasi Purbalingga Satu Data akan digunakan untuk menampung segala informasi data sektoral Pemerintah Kabupaten Purbalingga termasuk data setiap organisasi perangkat daerah. Informasi yang disajikan dalam aplikasi Purbalingga Satu Data tersebut dapat diunduh oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Aplikasi E-Akun dan E-Presensi lebih berkaitan dengan aktivitas internal aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purbalingga. Dalam hal ini, aplikasi E-Akun memungkinkan ASN masuk ke berbagai aplikasi atau sistem milik Pemkab Purbalingga hanya dengan satu akun, sedangkan E-Presensi sebagai sistem pemantauan kehadiran ASN secara daring, mulai dari kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran.
"Melalui E-Presensi akan terpantau langsung secara 'online' (daring) setiap nama di masing-masing OPD oleh para pimpinan termasuk Bupati," kata Sridadi.
Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan salah satu kunci keberhasilan implementasi program adalah komitmen kepala daerah dan komitmen kepala OPD.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinkominfo Purbalingga yang telah mengembangkan empat aplikasi tersebut secara mandiri.
"Aplikasi ini gratis dan dirancang oleh SDM (Sumber Daya Manusia) internal, padahal kalau menggunakan pihak ketiga bisa mencapai Rp200 juta per aplikasi. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi dan terimakasih untuk Dinkominfo," katanya.