Semarang (Antaranews Jateng) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di semua tingkatan menggiatkan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan buntuk pekerja informal atau bukan penerima upah.
"Disnakertrans harus segera membuat konsep dan mengundang tokoh-tokoh kunci agar sosialisasi bisa lebih efektif dalam menjaring pekerja bukan penerima upah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya di Semarang, Jumat.
Sekda mengusulkan agar sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dilakukan di pasar-pasar, tapi juga bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian masyarakat, seperti menyisipkan pada pergelaran wayang kulit, ketoprak, atau kesenian lainnya.
Menurut dia, acara semacam itu didatangi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, yang biasanya berprofesi sebagai pekerja bukan penerima upah.
Peningkatan kepesertaan BPJS TK untuk pekerja bukan penerima upah itu, kata Sekda, sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan.
"Mengingat perlindungan yang diberikan bisa mencegah munculnya warga miskin baru di Jateng, maka sudah sepantasnya pemerintah harus mendukung program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut," ujarnya.
Kepala Disnakertrans Jateng Wika Bintang menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh dibawah itu," katanya.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan antara lain, menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, tapi baru sebagian.
"Disnakertrans harus segera membuat konsep dan mengundang tokoh-tokoh kunci agar sosialisasi bisa lebih efektif dalam menjaring pekerja bukan penerima upah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya di Semarang, Jumat.
Sekda mengusulkan agar sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dilakukan di pasar-pasar, tapi juga bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian masyarakat, seperti menyisipkan pada pergelaran wayang kulit, ketoprak, atau kesenian lainnya.
Menurut dia, acara semacam itu didatangi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, yang biasanya berprofesi sebagai pekerja bukan penerima upah.
Peningkatan kepesertaan BPJS TK untuk pekerja bukan penerima upah itu, kata Sekda, sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan.
"Mengingat perlindungan yang diberikan bisa mencegah munculnya warga miskin baru di Jateng, maka sudah sepantasnya pemerintah harus mendukung program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut," ujarnya.
Kepala Disnakertrans Jateng Wika Bintang menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh dibawah itu," katanya.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan antara lain, menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, tapi baru sebagian.