Solo (Antaranews Jateng) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor untuk seluruh jenis industri.
"Saat ini komponen impor kita masih sekitar 70 persen. Kami berusaha untuk menekan angka ini," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi pada Musyawarah Kota Apindo Surakarta di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Rabu.
Ia mengatakan paling tidak butuh waktu minimal lima tahun bagi pengusaha untuk tidak bergantung pada bahan baku impor. Ia menilai pelaku usaha di Indonesia memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan industri pendukung yang selama ini masih diimpor.
"Hampir semuanya bisa kecuali motor. Itu memang kita masih harus impor," katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kinerja industri di dalam negeri. Bahkan, dikatakannya, Presiden Joko Widodo sudah mengimbau kepada pelaku industri khususnya farmasi untuk membangun industri pendukung di dalam negeri.
"Kalau secara umum pemerintah juga sudah melakukan beberapa langkah agar daya tahan lebih tinggi, sebentar lagi kan pajak impor naik. Ini bagus karena untuk melindungi produk dalam negeri," katanya.
Ia mengatakan jika ongkos untuk bahan baku bisa ditekan maka ada angin segar bagi industri di dalam negeri untuk bisa tumbuh positif mengingat selama ini bahan baku merupakan komponen utama dari sisi operasional perusahaan.
"Setelah bahan baku, ada pajak penghasilan perusahaan. Untuk sisi ini kita masih tinggi. Harapan kami sebagai pengusaha, PPh perusahaan ini bisa ditekan untuk menjaga daya saing dengan negara lain," katanya.
Ia mengatakan selama ini PPh perusahaan di dalam negeri masih di angka 25 persen. Padahal negara produsen lain, di antaranya Vietnam di angka 17 persen dan Singapura 15 persen.
"Oleh karena itu, kami minta ini diturunkan menjadi 17 persen," katanya.
"Saat ini komponen impor kita masih sekitar 70 persen. Kami berusaha untuk menekan angka ini," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi pada Musyawarah Kota Apindo Surakarta di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Rabu.
Ia mengatakan paling tidak butuh waktu minimal lima tahun bagi pengusaha untuk tidak bergantung pada bahan baku impor. Ia menilai pelaku usaha di Indonesia memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan industri pendukung yang selama ini masih diimpor.
"Hampir semuanya bisa kecuali motor. Itu memang kita masih harus impor," katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kinerja industri di dalam negeri. Bahkan, dikatakannya, Presiden Joko Widodo sudah mengimbau kepada pelaku industri khususnya farmasi untuk membangun industri pendukung di dalam negeri.
"Kalau secara umum pemerintah juga sudah melakukan beberapa langkah agar daya tahan lebih tinggi, sebentar lagi kan pajak impor naik. Ini bagus karena untuk melindungi produk dalam negeri," katanya.
Ia mengatakan jika ongkos untuk bahan baku bisa ditekan maka ada angin segar bagi industri di dalam negeri untuk bisa tumbuh positif mengingat selama ini bahan baku merupakan komponen utama dari sisi operasional perusahaan.
"Setelah bahan baku, ada pajak penghasilan perusahaan. Untuk sisi ini kita masih tinggi. Harapan kami sebagai pengusaha, PPh perusahaan ini bisa ditekan untuk menjaga daya saing dengan negara lain," katanya.
Ia mengatakan selama ini PPh perusahaan di dalam negeri masih di angka 25 persen. Padahal negara produsen lain, di antaranya Vietnam di angka 17 persen dan Singapura 15 persen.
"Oleh karena itu, kami minta ini diturunkan menjadi 17 persen," katanya.