Solo (Antaranews Jateng) - PT Industri Kereta Api (INKA) membutuhkan dukungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia untuk mengembangkan kereta cepat yang menjadi program pemerintah.
"Kami merasakan penelitian yang harus dilakukan untuk membuat kereta cepat ini memberatkan INKA sebagai industri," kata Direktur Teknologi dan Komersial PT INKA Agung Sedayu usai "Focus Group Discussion" (FGD) bertema "Kesiapan Indonesia Incorporate Menyongsong Pembangunan Kereta Cepat Indonesia" di Hotel Paragon Solo, Selasa.
Ia mengatakan dukungan tersebut dibutuhkan mengingat pemerintah memiliki dana cukup besar untuk melakukan penelitian. Apalagi, dikatakannya, selama ini penelitian yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersifat merata di hampir semua sektor.
"Kalau untuk INKA, targetnya saat ini yang dibutuhkan adalah kereta cepat. Ini membutuhkan biaya penelitian cukup besar sehingga dilakukanlah FGD saat ini, yaitu untuk melihat kapasitas pemerintah besar atau tidak dananya," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini dana penelitian yang dibutuhkan oleh INKA cukup besar, bahkan untuk desain dasar kereta cepat dan penelitian paling tidak butuh dana Rp500-Rp700 miliar.?
"Sehingga kami ingin dapat masukan dari pemerintah apakah punya dana dan prosedurnya mengingat selama ini proyek serupa dari negara lain, di antaranya China, Jepang, dan Korea ditanggung oleh pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI Jumain Appe mengatakan pemerintah berupaya membangun sistem transportasi massal untuk kereta.
"Selama ini kan KA biasa kecepatannya 100 km/jam. Jadi misalnya Jakarta-Surabaya 8 jam. Melihat perkembangan mobilitas orang, saya kira dibutuhkan transportasi lebih cepat, murah, dan aman. Kalau naik pesawat jauh lebih mahal. Dalam hal ini, pemerintah melihat kereta cepat sangat penting untuk dikembangkan," katanya.
Ia mengatakan proyek tersebut juga merupakan wahana untuk membangun kemampuan potensi lokal dari sisi ilmu pengetahuan mengingat ada keterlibatan teknologi dan industri pendukung.
"Kami mau melihat apakah Indonesia punya kemampuan, paling tidak bisa meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri," katanya.
Menurut dia, saat ini tingkat kandungan dalam negeri sebesar 30 persen. Ia berharap 5-10 tahun ke depan tingkat kandungan dalam negeri bisa mencapai 80 persen.
"Karena kalau semua impor maka kita tidak bisa mengendalikan harga. Kalau kita buat sendiri tentu operasional lebih murah dan tiket lebih murah. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses alat transportasi yang murah dan mudah," katanya.
Terkait dana untuk penelitian, dikatakannya, setiap tahun Kemenristekdikti memiliki anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk penelitian.
"Kalau mau fokus harus berapa persen kami siapkan di proyek kereta cepat ini. Misalnya butuh Rp15 miliar maka kami arahkan ke sana. Saya kira Rp15-Rp20 miliar tidak banyak," katanya.
"Kami merasakan penelitian yang harus dilakukan untuk membuat kereta cepat ini memberatkan INKA sebagai industri," kata Direktur Teknologi dan Komersial PT INKA Agung Sedayu usai "Focus Group Discussion" (FGD) bertema "Kesiapan Indonesia Incorporate Menyongsong Pembangunan Kereta Cepat Indonesia" di Hotel Paragon Solo, Selasa.
Ia mengatakan dukungan tersebut dibutuhkan mengingat pemerintah memiliki dana cukup besar untuk melakukan penelitian. Apalagi, dikatakannya, selama ini penelitian yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersifat merata di hampir semua sektor.
"Kalau untuk INKA, targetnya saat ini yang dibutuhkan adalah kereta cepat. Ini membutuhkan biaya penelitian cukup besar sehingga dilakukanlah FGD saat ini, yaitu untuk melihat kapasitas pemerintah besar atau tidak dananya," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini dana penelitian yang dibutuhkan oleh INKA cukup besar, bahkan untuk desain dasar kereta cepat dan penelitian paling tidak butuh dana Rp500-Rp700 miliar.?
"Sehingga kami ingin dapat masukan dari pemerintah apakah punya dana dan prosedurnya mengingat selama ini proyek serupa dari negara lain, di antaranya China, Jepang, dan Korea ditanggung oleh pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI Jumain Appe mengatakan pemerintah berupaya membangun sistem transportasi massal untuk kereta.
"Selama ini kan KA biasa kecepatannya 100 km/jam. Jadi misalnya Jakarta-Surabaya 8 jam. Melihat perkembangan mobilitas orang, saya kira dibutuhkan transportasi lebih cepat, murah, dan aman. Kalau naik pesawat jauh lebih mahal. Dalam hal ini, pemerintah melihat kereta cepat sangat penting untuk dikembangkan," katanya.
Ia mengatakan proyek tersebut juga merupakan wahana untuk membangun kemampuan potensi lokal dari sisi ilmu pengetahuan mengingat ada keterlibatan teknologi dan industri pendukung.
"Kami mau melihat apakah Indonesia punya kemampuan, paling tidak bisa meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri," katanya.
Menurut dia, saat ini tingkat kandungan dalam negeri sebesar 30 persen. Ia berharap 5-10 tahun ke depan tingkat kandungan dalam negeri bisa mencapai 80 persen.
"Karena kalau semua impor maka kita tidak bisa mengendalikan harga. Kalau kita buat sendiri tentu operasional lebih murah dan tiket lebih murah. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses alat transportasi yang murah dan mudah," katanya.
Terkait dana untuk penelitian, dikatakannya, setiap tahun Kemenristekdikti memiliki anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk penelitian.
"Kalau mau fokus harus berapa persen kami siapkan di proyek kereta cepat ini. Misalnya butuh Rp15 miliar maka kami arahkan ke sana. Saya kira Rp15-Rp20 miliar tidak banyak," katanya.