Grobogan {Antaranews Jateng) - Puluhan desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mulai mengalami kesulitan air bersih menyusul sumur warga mulai mengering pada musim kemarau seperti sekarang.
"Kami mencatat jumlah desa yang mulai krisis air bersih hingga saat ini mencapai 82 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan Agus Sulaksono di Grobogan, Kamis.
Dari puluhan desa tersebut, katanya, sudah mengajukan bantuan air bersih ke pemkab.
Ia mencatat droping air bersih sejak awal Juli 2018 hingga kini sudah mencapai 60-an tangki.
Selain melakukan droping air bersih, lanjut dia, BPBD Grobogan juga mencoba membuat sumur dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter sebagai penampungan air ketika musim penghujan untuk dijadikan cadangan saat musim kemarau.
Untuk sementara, kata dia, uji coba tersebut dilakukan di Pulokulon, Grobogan.
"Jika berhasil, tentunya bisa ditiru untuk daerah lainnya," ujarnya.
"Kami juga berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang berkeinginan membantu warga yang membutuhkan air bersih," ujarnya.
Beberapa perusahaan yang peduli atas bencana kekeringan yang dialami 82 desa, kata dia, diarahkan untuk membantu penyediaan air bersih di daerah tertentu sehingga droping air bersih nantinya bisa merata.
Dana kekeringan yang disiapkan, katanya, sebesar Rp175 juta.
"Jika kurang masih bisa diambilkan dari dana tidak terduga yang disediakan hingga Rp3 miliaran," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemkab juga bisa mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jateng.
Sekda Grobogan Moh Sumarsono mengungkapkan krisis air bersih saat kemarau di Kabupaten Grobogan memang menjadi perhatian serius karena hasil riset geologi disebutkan bahwa Kabupaten Grobogan merupakan kawasan yang minim pasokan air tanah.
Keberadaan PDAM Grobogan, katanya, masih fokus mengakses wilayah perkotaan dan belum bisa mencakup wilayah terpencil.
"Untuk itu, Pemkab Grobogan terus berupaya intensif untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kemarau," ujarnya.
Pemkab Grobogan juga membantu lewat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berlangsung sejak tahun 2008.
Dari 273 Desa yang tersebar di 19 kecamatan, program Pamsimas telah berjalan di 150 desa.
Melalui program Pamsimas, setiap desa disediakan sumur, bak penampungan air, jaringan dan sambungan ke masing-masing rumah penduduk dengan anggaran untuk setiap paket Pamsimas sebesar Rp300 juta.
Hanya saja, program tersebut terkendala dengan minimnya sumber air tanah sehingga terdapat sejumlah fasilitas air bersih tersebut tidak bisa dioperasikan karena sumber air tanahnya habis.
"Kami mencatat jumlah desa yang mulai krisis air bersih hingga saat ini mencapai 82 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan Agus Sulaksono di Grobogan, Kamis.
Dari puluhan desa tersebut, katanya, sudah mengajukan bantuan air bersih ke pemkab.
Ia mencatat droping air bersih sejak awal Juli 2018 hingga kini sudah mencapai 60-an tangki.
Selain melakukan droping air bersih, lanjut dia, BPBD Grobogan juga mencoba membuat sumur dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter sebagai penampungan air ketika musim penghujan untuk dijadikan cadangan saat musim kemarau.
Untuk sementara, kata dia, uji coba tersebut dilakukan di Pulokulon, Grobogan.
"Jika berhasil, tentunya bisa ditiru untuk daerah lainnya," ujarnya.
"Kami juga berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang berkeinginan membantu warga yang membutuhkan air bersih," ujarnya.
Beberapa perusahaan yang peduli atas bencana kekeringan yang dialami 82 desa, kata dia, diarahkan untuk membantu penyediaan air bersih di daerah tertentu sehingga droping air bersih nantinya bisa merata.
Dana kekeringan yang disiapkan, katanya, sebesar Rp175 juta.
"Jika kurang masih bisa diambilkan dari dana tidak terduga yang disediakan hingga Rp3 miliaran," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemkab juga bisa mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jateng.
Sekda Grobogan Moh Sumarsono mengungkapkan krisis air bersih saat kemarau di Kabupaten Grobogan memang menjadi perhatian serius karena hasil riset geologi disebutkan bahwa Kabupaten Grobogan merupakan kawasan yang minim pasokan air tanah.
Keberadaan PDAM Grobogan, katanya, masih fokus mengakses wilayah perkotaan dan belum bisa mencakup wilayah terpencil.
"Untuk itu, Pemkab Grobogan terus berupaya intensif untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kemarau," ujarnya.
Pemkab Grobogan juga membantu lewat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berlangsung sejak tahun 2008.
Dari 273 Desa yang tersebar di 19 kecamatan, program Pamsimas telah berjalan di 150 desa.
Melalui program Pamsimas, setiap desa disediakan sumur, bak penampungan air, jaringan dan sambungan ke masing-masing rumah penduduk dengan anggaran untuk setiap paket Pamsimas sebesar Rp300 juta.
Hanya saja, program tersebut terkendala dengan minimnya sumber air tanah sehingga terdapat sejumlah fasilitas air bersih tersebut tidak bisa dioperasikan karena sumber air tanahnya habis.