Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah berkomitmen memperkuat sisi fiskal sebagai salah satu agenda reformasi ekonomi untuk pertumbuhan perekonomian dalam negeri yang lebih baik.
"Pengelolaan APBN akan makin diperkuat dengan menjaga momentum untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat di tahun 2018, dimana realisasi sampai akhir semester I 2018 mencapai sekitar 5,1 persen," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luky Alfirman di Solo, Senin.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintah tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ia mengatakan hal itu ditandai dengan makin banyaknya tercipta kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan menjadi 5,0-5,3 persen.
"Pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pemerintah juga telah dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen pada bulan Maret 2018," katanya.
Ia mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut juga diiringi oleh tren positif penurunan rasio gini nasional, dimana pada bulan Maret 2018 rasio gini nasional mencapai 0,389 atau lebih rendah dibandingkan rasio gini pada Maret 2017 yang mencapai 0,395.
"Capaian kemajuan ekonomi 2018 tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Artinya, pemerintah tidak hanya berusaha menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok status sosial ekonomi," katanya.
Terkait hal itu, dikatakannya, kebijakan fiskal di tahun 2018 tetap diarahkan pada tiga strategi utama, yaitu optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan yang berkesinambungan.
"Defisit fiskal terjaga pada tingkat yang 'manageable' 2,19 persen, tanpa mengurangi daya stimulus APBN pada perekonomian karena pemerintah terus fokus pada belanja yang produktif," katanya.
Menurut dia, tiga prioritas penting belanja dalam APBN 2018 adalah pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, serta program pendidikan dan kesehatan.
Adapun, dikatakannya, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp410,7 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp283,7 triliun, anggaran pendidikan sebesar Rp444,13 triliun, dan anggaran kesehatan sebesar Rp111,0 triliun.