Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak.
"Melihat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi pada tahun lalu, Pemprov Jateng menaruh perhatian khusus terkait dengan perlindungan anak," kata Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah Siti Ilma Patriyani di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada 2017 mencapai 1.337 kasus, sedangkan pada 2018 sudah tercatat sebanyak 424 kasus.
Menurut dia, kasus kekerasan terhadap anak tersebut didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Kekerasan seksual terhadap anak masih menduduki peringkat pertama di Jateng, dan Kota Semarang memiliki kasus terbanyak dari jumlah 424 kasus yang terjadi hingga pertengahan 2018," ujarnya.
Ironisnya, kata dia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dekat dengan korban.
Terkait dengan hal itu, ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melapor ke Layanan Terpadu Jawa Tengah yang telah dibuka di 35 kabupaten/kota.
"Di tempat kami terdapat mekanisme, masyarakat silakan aktif melapor bila terdapat kasus kekerasan anak di pelayanan terpadu dinas terkait di tiap kabupaten Kota," katanya.
Pemprov Jateng, kata dia, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut serta menyelesaikan berbagai masalah kekerasan terhadap anak.
"Kami berjejaring banyak pihak untuk menyelesaikan masalah ini ada dinas terkait, lembaga swadaya masyarat dan peran serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid mendukung upaya Pemprov Jateng dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, sambil terus mencari solusi.
"Kami sedang dan terus mencari formula yang pas dan siap merangkul konsep-konsep untuk mengatasi perilaku kekerasan terhadap anak, termasuk merancang anggaran untuk pemenuhan program penanggulangan kekerasan terhadap anak tersebut," katanya.
"Melihat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi pada tahun lalu, Pemprov Jateng menaruh perhatian khusus terkait dengan perlindungan anak," kata Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah Siti Ilma Patriyani di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada 2017 mencapai 1.337 kasus, sedangkan pada 2018 sudah tercatat sebanyak 424 kasus.
Menurut dia, kasus kekerasan terhadap anak tersebut didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Kekerasan seksual terhadap anak masih menduduki peringkat pertama di Jateng, dan Kota Semarang memiliki kasus terbanyak dari jumlah 424 kasus yang terjadi hingga pertengahan 2018," ujarnya.
Ironisnya, kata dia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dekat dengan korban.
Terkait dengan hal itu, ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melapor ke Layanan Terpadu Jawa Tengah yang telah dibuka di 35 kabupaten/kota.
"Di tempat kami terdapat mekanisme, masyarakat silakan aktif melapor bila terdapat kasus kekerasan anak di pelayanan terpadu dinas terkait di tiap kabupaten Kota," katanya.
Pemprov Jateng, kata dia, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut serta menyelesaikan berbagai masalah kekerasan terhadap anak.
"Kami berjejaring banyak pihak untuk menyelesaikan masalah ini ada dinas terkait, lembaga swadaya masyarat dan peran serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid mendukung upaya Pemprov Jateng dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, sambil terus mencari solusi.
"Kami sedang dan terus mencari formula yang pas dan siap merangkul konsep-konsep untuk mengatasi perilaku kekerasan terhadap anak, termasuk merancang anggaran untuk pemenuhan program penanggulangan kekerasan terhadap anak tersebut," katanya.