Sukoharjo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Republik Indonesia mengimbau setiap daerah memberdayakan ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
"Dalam era desentralisasi seperti saat ini, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat saja untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Internasional Tahunan Indonesian Regional Science Association (IRSA) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Hotel Best Western Sukoharjo, Senin.
Menurut dia, pemerintah pusat tetap menjalankan tugas baik melalui instrumen fiskal seperti transfer daerah maupun pembangunan infrastruktur. Meski demikian, langkah tersebut harus juga disertai dengan kekuatan daerah dan pembangunan ekonomi daerah.?
"Langkah ini harus didorong oleh pimpinan daerah terpilih dan berdasarkan lokal inisiatif. Harus ada inistiaf yang sifatnya lokal untuk menggerakkan daerah," katanya.
Ia mengimbau agar kepala daerah jangan hanya mengikuti tren nasional atau berdasarkan program dan anggaran pemerintah pusat. Ia menilai pimpinan daerah bukan hanya jabatan politik tetapi juga penggerak ekonomi.
"Hanya dengan itu masalah ketimpangan daerah bisa dikurangi. Kami akui sampai saat ini masih cukup banyak pemda yang hanya menjalankan rutinitas," katanya.
Menurut dia, pemda yang dianggap sukses adalah yang mempunyai kreatif dan inisiatif yang sifatnya berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan pemberdayaan ekonomi dengan berbasis inisiatif lokal yaitu Kabupaten Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Kulonprogo ini jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman kan bukan relatif maju, tetapi dengan potensi yang dimiliki pemdanya berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan begitu mereka punya daya saing," katanya.
Sementara itu, terkait imbauan pemberdayaan ekonomi lokal tersebut tidak ada syarat mengenai kesiapan karena lebih ke karakter dan inisiatif kepala daerahnya.
Kaitannya dengan hal itu, ia meminta agar perguruan tinggi bisa mengambil peran untuk meningkatkan kemandirian daerah.
"Tindak lanjutnya harapan kami para ilmuwan yang ada di sini bisa menyebarkan cara pandang tersebut di daerah masing-masing. Fungsi perguruan tinggi utamanya adalah memperkuat pemda. Bagaimanapun pemda tidak bisa bergerak sendiri, perlu masukan dari akademisi," katanya.
"Dalam era desentralisasi seperti saat ini, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat saja untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Internasional Tahunan Indonesian Regional Science Association (IRSA) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Hotel Best Western Sukoharjo, Senin.
Menurut dia, pemerintah pusat tetap menjalankan tugas baik melalui instrumen fiskal seperti transfer daerah maupun pembangunan infrastruktur. Meski demikian, langkah tersebut harus juga disertai dengan kekuatan daerah dan pembangunan ekonomi daerah.?
"Langkah ini harus didorong oleh pimpinan daerah terpilih dan berdasarkan lokal inisiatif. Harus ada inistiaf yang sifatnya lokal untuk menggerakkan daerah," katanya.
Ia mengimbau agar kepala daerah jangan hanya mengikuti tren nasional atau berdasarkan program dan anggaran pemerintah pusat. Ia menilai pimpinan daerah bukan hanya jabatan politik tetapi juga penggerak ekonomi.
"Hanya dengan itu masalah ketimpangan daerah bisa dikurangi. Kami akui sampai saat ini masih cukup banyak pemda yang hanya menjalankan rutinitas," katanya.
Menurut dia, pemda yang dianggap sukses adalah yang mempunyai kreatif dan inisiatif yang sifatnya berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan pemberdayaan ekonomi dengan berbasis inisiatif lokal yaitu Kabupaten Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Kulonprogo ini jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman kan bukan relatif maju, tetapi dengan potensi yang dimiliki pemdanya berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan begitu mereka punya daya saing," katanya.
Sementara itu, terkait imbauan pemberdayaan ekonomi lokal tersebut tidak ada syarat mengenai kesiapan karena lebih ke karakter dan inisiatif kepala daerahnya.
Kaitannya dengan hal itu, ia meminta agar perguruan tinggi bisa mengambil peran untuk meningkatkan kemandirian daerah.
"Tindak lanjutnya harapan kami para ilmuwan yang ada di sini bisa menyebarkan cara pandang tersebut di daerah masing-masing. Fungsi perguruan tinggi utamanya adalah memperkuat pemda. Bagaimanapun pemda tidak bisa bergerak sendiri, perlu masukan dari akademisi," katanya.