Solo (Antaranews Jateng) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan dari kalangan perangkat desa melalui langkah sosialisasi dan edukasi.
"Sejak tahun lalu kami melakukan sosialisasi ke camat dan perangkat desa di seluruh kabupaten di bawah Kantor Surakarta. Tujuannya agar mereka mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai BPJS Ketanagakerjaan," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Surakarta Suwilwan Rachmat di Solo, Jumat.
Ia mengatakan pada peraturan tersebut diatur bahwa BPJS Ketanagakerjaan mengkover baik pekerja formal maupun nonformal. Terkait kepesertaan perangkat desa, sejauh ini para bupati sudah menginstruksikan agar perangkat desa mengikuti aturan tersebut.
"Kepesertaan oleh perangkat desa bervariasi. Ada yang ikut dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ada yang tiga program ditambah jaminan hari tua. Bahkan ada yang ikut empat program yaitu ditambah jaminan pensiun," katanya.
Ia mengatakan selain dorongan dari bupati juga ada kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan.?
"Artinya terkait perlindungan perangkat desa dari sisi payung hukum sudah lengkap. Pelaksanaan harus terus dimonitor. Sekalian kami tetap memberikan edukasi dan sosialisasi," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini di wilayah kerja cabang Surakarta, ada empat kabupaten yang menjadi fokus BPJS Ketenagakerjaan terkait program ini, yaitu Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri.?
Berdasarkan data, dikatakannya, untuk Kabupaten Sukoharjo sejauh ini dari total 147 desa dan 1.444 pekerja, yang sudah mendaftar sebanyak 126 desa dan 1.176 pekerja.
Selanjutnya, untuk Kabupaten Karanganyar seluruh desa yang berjumlah 161 beserta perangkatnya sebanyak 2.299 orang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Kabupaten Sragen, dari 196 desa dan 1.589 tenaga kerja juga seluruhnya sudah terdaftar.
"Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri dari 252 desa dan 2.979 tenaga kerja, sama sekali belum ada yang terdaftar," katanya.
"Sejak tahun lalu kami melakukan sosialisasi ke camat dan perangkat desa di seluruh kabupaten di bawah Kantor Surakarta. Tujuannya agar mereka mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai BPJS Ketanagakerjaan," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Surakarta Suwilwan Rachmat di Solo, Jumat.
Ia mengatakan pada peraturan tersebut diatur bahwa BPJS Ketanagakerjaan mengkover baik pekerja formal maupun nonformal. Terkait kepesertaan perangkat desa, sejauh ini para bupati sudah menginstruksikan agar perangkat desa mengikuti aturan tersebut.
"Kepesertaan oleh perangkat desa bervariasi. Ada yang ikut dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ada yang tiga program ditambah jaminan hari tua. Bahkan ada yang ikut empat program yaitu ditambah jaminan pensiun," katanya.
Ia mengatakan selain dorongan dari bupati juga ada kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan.?
"Artinya terkait perlindungan perangkat desa dari sisi payung hukum sudah lengkap. Pelaksanaan harus terus dimonitor. Sekalian kami tetap memberikan edukasi dan sosialisasi," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini di wilayah kerja cabang Surakarta, ada empat kabupaten yang menjadi fokus BPJS Ketenagakerjaan terkait program ini, yaitu Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri.?
Berdasarkan data, dikatakannya, untuk Kabupaten Sukoharjo sejauh ini dari total 147 desa dan 1.444 pekerja, yang sudah mendaftar sebanyak 126 desa dan 1.176 pekerja.
Selanjutnya, untuk Kabupaten Karanganyar seluruh desa yang berjumlah 161 beserta perangkatnya sebanyak 2.299 orang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Kabupaten Sragen, dari 196 desa dan 1.589 tenaga kerja juga seluruhnya sudah terdaftar.
"Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri dari 252 desa dan 2.979 tenaga kerja, sama sekali belum ada yang terdaftar," katanya.