Semarang (Antaranews jateng) - Dinas Sosial Jawa Tengah akan menambah dua panti rehabilitasi yang dikhususkan bagi anak terlantar penderita tunadaksa dan autisme sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Anggaran pembangunan dua panti rehabilitasi sudah disiapkan, salah satunya di Kabupaten Sragen, jadi nanti total ada 56 panti di Jateng," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto di Semarang, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa jumlah panti rehabilitasi di Jateng merupakan yang terbanyak dan terlengkap di Pulau Jawa sehingga semua proses pemulihan yang dibutuhkan masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Ia optimistis Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang ramah sosial bagi masyarakat.
Di samping memiliki panti rehabilitasi yang cukup banyak dan lengkap, Nurhadi menilai, sinergitas yang terjalin antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi juga terjalin sangat baik.
"Dengan demikian, kami bisa responsif dalam memberikan pelayanan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menambahkan, jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memang harus dibangun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
"Bahkan tidak hanya antarpemerintah, tapi juga dengan swasta maupun komponen masyarakat lain karena perlu disadari, pemerintah tidak bisa menangani semuanya sendiri secara tuntas," katanya.
"Anggaran pembangunan dua panti rehabilitasi sudah disiapkan, salah satunya di Kabupaten Sragen, jadi nanti total ada 56 panti di Jateng," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto di Semarang, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa jumlah panti rehabilitasi di Jateng merupakan yang terbanyak dan terlengkap di Pulau Jawa sehingga semua proses pemulihan yang dibutuhkan masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Ia optimistis Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang ramah sosial bagi masyarakat.
Di samping memiliki panti rehabilitasi yang cukup banyak dan lengkap, Nurhadi menilai, sinergitas yang terjalin antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi juga terjalin sangat baik.
"Dengan demikian, kami bisa responsif dalam memberikan pelayanan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menambahkan, jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memang harus dibangun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
"Bahkan tidak hanya antarpemerintah, tapi juga dengan swasta maupun komponen masyarakat lain karena perlu disadari, pemerintah tidak bisa menangani semuanya sendiri secara tuntas," katanya.