Semarang (Antaranews Jateng) - Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti meminta adanya standardisasi dalam pelayanan di pos-pos pelayanan terpadu (posyandu), khususnya di wilayah tersebut.
"Dari data 2018, ada setidaknya 1.592 posyandu di berbagai wilayah di Kota Semarang. Namun, belum semuanya memenuhi standar dalam pelayanan dan fasilitasnya," katanya di Semarang, Rabu.
Diakuinya, masih ada banyak posyandu yang terkesan diada-adakan tanpa fasilitas pelayanan yang memadai sehingga berpengaruh dengan pengoptimalan kesehatan bayi dan balita di Kota Semarang.
Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan membuat prototipe standar pelayanan yang baik di posyandu-posyandu yang ada di Kota Atlas.
"Contoh saja, posyandu di Kecamatan Ngaliyan yang bisa meraih juara pertama lomba posyandu tingkat nasional. Setidaknya, posyandu ini bisa dijadikan acuan dalam standar pelayanannya," katanya.
Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lanjut Ita, sapaan akrab Hevearita, harus mendata dan menginventarisasi posyandu-posyandu yang ada, misalnya yang belum punya tempat.
"Posyandu yang selama ini belum punya tempat bisa menggunakan balai rukun warga (RW), balai kelurahan setempat untuk kegiatan pelayanan. Ini harus dipersiapkan secara betul," katanya.
Menurut dia, posyandu merupakan garda terdepan tumbuh kembang dan kesehatan bayi serta balita, baik status gizi, kesehatan ibu, dan anaknya sehingga harus benar-benar mengacu standar kesehatan.
"Ya, tidak perlu mewah-mewah. Yang penting, sesuai standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasnya memadai, lokasinya memadai, dan sebagainya," katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi mengakui selama ini permasalahan yang dihadapi posyandu adalah fasilitas dan sumber daya manusia yang belum optimal.
"Sekarang ini, saatnya bagaimana mewujudkan posyandu yang ideal, terintegrasi dengan pos PAUD, dan sebagainya. Satu hal penting, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk memonitor tumbuh kembang bayi dan balita," katanya.
Tia, sapaan akrab istri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi itu, mengatakan segera mengajukan dana stimulan ke Bappeda untuk mendukung fasilitas dan pelayanan di posyandu-posyandu.
"Dari data 2018, ada setidaknya 1.592 posyandu di berbagai wilayah di Kota Semarang. Namun, belum semuanya memenuhi standar dalam pelayanan dan fasilitasnya," katanya di Semarang, Rabu.
Diakuinya, masih ada banyak posyandu yang terkesan diada-adakan tanpa fasilitas pelayanan yang memadai sehingga berpengaruh dengan pengoptimalan kesehatan bayi dan balita di Kota Semarang.
Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan membuat prototipe standar pelayanan yang baik di posyandu-posyandu yang ada di Kota Atlas.
"Contoh saja, posyandu di Kecamatan Ngaliyan yang bisa meraih juara pertama lomba posyandu tingkat nasional. Setidaknya, posyandu ini bisa dijadikan acuan dalam standar pelayanannya," katanya.
Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lanjut Ita, sapaan akrab Hevearita, harus mendata dan menginventarisasi posyandu-posyandu yang ada, misalnya yang belum punya tempat.
"Posyandu yang selama ini belum punya tempat bisa menggunakan balai rukun warga (RW), balai kelurahan setempat untuk kegiatan pelayanan. Ini harus dipersiapkan secara betul," katanya.
Menurut dia, posyandu merupakan garda terdepan tumbuh kembang dan kesehatan bayi serta balita, baik status gizi, kesehatan ibu, dan anaknya sehingga harus benar-benar mengacu standar kesehatan.
"Ya, tidak perlu mewah-mewah. Yang penting, sesuai standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasnya memadai, lokasinya memadai, dan sebagainya," katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi mengakui selama ini permasalahan yang dihadapi posyandu adalah fasilitas dan sumber daya manusia yang belum optimal.
"Sekarang ini, saatnya bagaimana mewujudkan posyandu yang ideal, terintegrasi dengan pos PAUD, dan sebagainya. Satu hal penting, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk memonitor tumbuh kembang bayi dan balita," katanya.
Tia, sapaan akrab istri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi itu, mengatakan segera mengajukan dana stimulan ke Bappeda untuk mendukung fasilitas dan pelayanan di posyandu-posyandu.