Purbalingga (Antaranews Jateng) - Semua kegiatan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, tahun 2018 khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi jangan sampai ada yang putus kontrak, kata Bupati Purbalingga Tasdi.
"Tahun lalu ada dua kegiatan yang putus kontrak di antaranya Jembatan Pepedan-Tegalpingen dan pengadaan prasarana air bersih di Kutabawa. Tahun ini saya berharap agar tidak ada lagi putus kontrak," katanya di Purbalingga, Selasa.
Bupati mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dokumen kontrak kerja di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga.
Selain itu, kata dia, pekerja maupun konsultan jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaaanya.
Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan cara menambah pengetahuan bidang konstruksi, keterampilan dalam teknologi, perilaku, integritas, dan tanggung jawab.
Ia mengharapkan kinerja dari Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimaksimalkan serta dilaksanakan sejak dini sebagai langkah preventif.
"Purbalingga ibarat kapal, jangan sampai tenggelam, dan saya sebagai kapten tidak mau kapal ini hanya bergoyang-goyang tapi bagaimana agar kapal ini bisa memberi manfat bagi semuanya. Pemerintah diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dan pekerja konstruksi juga diuntungkan," katanya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Purbalingga Priyo Satmoko mengatakan pihaknya pada tahun 2018 mendapat mendapat pagu anggaran senilai Rp189 miliar untuk 102 kegiatan konstruksi.
Dari 102 paket pekerjaan tersebut, kata dia, sebanyak 88 paket di antaranya untuk jasa konstruksi dan 14 paket untuk jasa konsultasi.
"Namun hingga saat ini, baru 84 kegiatan yang sudah selesai proses lelang dan sisanya masih proses penawaran," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta rekanan yang menjadi pemenang lelang agar bisa melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip 5T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Mutu, Tepat Manfaat, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.
"Tahun lalu ada dua kegiatan yang putus kontrak di antaranya Jembatan Pepedan-Tegalpingen dan pengadaan prasarana air bersih di Kutabawa. Tahun ini saya berharap agar tidak ada lagi putus kontrak," katanya di Purbalingga, Selasa.
Bupati mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dokumen kontrak kerja di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga.
Selain itu, kata dia, pekerja maupun konsultan jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaaanya.
Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan cara menambah pengetahuan bidang konstruksi, keterampilan dalam teknologi, perilaku, integritas, dan tanggung jawab.
Ia mengharapkan kinerja dari Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimaksimalkan serta dilaksanakan sejak dini sebagai langkah preventif.
"Purbalingga ibarat kapal, jangan sampai tenggelam, dan saya sebagai kapten tidak mau kapal ini hanya bergoyang-goyang tapi bagaimana agar kapal ini bisa memberi manfat bagi semuanya. Pemerintah diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dan pekerja konstruksi juga diuntungkan," katanya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Purbalingga Priyo Satmoko mengatakan pihaknya pada tahun 2018 mendapat mendapat pagu anggaran senilai Rp189 miliar untuk 102 kegiatan konstruksi.
Dari 102 paket pekerjaan tersebut, kata dia, sebanyak 88 paket di antaranya untuk jasa konstruksi dan 14 paket untuk jasa konsultasi.
"Namun hingga saat ini, baru 84 kegiatan yang sudah selesai proses lelang dan sisanya masih proses penawaran," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta rekanan yang menjadi pemenang lelang agar bisa melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip 5T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Mutu, Tepat Manfaat, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.