Jepara (Antaranews Jateng) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mencatat jumlah anak usia lulusan sekolah dasar di daerah ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya mencapai 0,04 persen, kata pejabat setempat.
"Karena tahun ajaran sebelumnya terdapat 120.743 lulusan SD, maka jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat mencapai 43 anak," kata Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Mulyaji saat membacakan sambutan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada acara penyerahan bantuan tahap pertama Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA) Kabupaten Jepara di Pendapa Kartini Jepara, Rabu.
Sementara angka putus sekolah tingkat SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Kejar Paket B, katanya, mencapai 0,10 persen atau 44 orang.
Pasalnya, kata dia, jumlah lulusan SMP atau sederajat pada tahun ajaran sebelumnya mencapai 57.382 orang.
Karena angka putus sekolah masih mencapai puluhan orang, kata dia, Pemkab Jepara terus mendorong masyarakat di Kabupaten Jepara untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya hingga ke jenjang lebih tinggi.
"Pemkab Jepara berkomitmen untuk menekan angka putus sekolah. Setidaknya dalam waktu dekat angka putus sekolah bisa mencapai angka nol persen," ujarnya.
Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kata dia, daya saing bangsa bisa semakin meningkat sehingga nantinya mampu berkompetisi dalam percaturan dunia.
"Terutama dalam rangka menghadapi persaingan dunia global. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terutama di kalangan generasi muda menjadi sebuah tuntutan tersendiri," ujarnya.
Pemkab Jepara juga memberikan apresiasi kepada GNOTA yang mempunyai peran strategis dalam menyukseskan program wajib belajar tersebut.
Apalagi, lanjut dia, GNOTA mempunyai peran membantu pemerintah dalam mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar terus bisa bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar mereka.
Meskipun saat ini terdapat berbagai program bantuan, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut baru mampu membantu orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri secara gratis.
Sementara perlengkapan penunjang sekolah, katanya, tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua.
Menyadari hal tersebut, katanya, GNOTA mencoba mengambil peran untuk membantu berbagai keperluan sekolah yang menjadi beban bagi para keluarga kurang mampu.
Ketua Lembaga GNOTA Kabupaten Jepara Yuliyati Junaidi menyatakan bahwa penyerahan dana asuh bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah dan keluarga yang tidak mampu melalui pemberdayaan tradisi masyarakat sebagai orang tua asuh.
Jumlah penerima bantuan anak asuh tahun ini, katanya, mencapai 1.880 siswa.
Penyerahan dilaksanakan melalui dua tahap, yakni untuk tahap pertama dilaksanakan pada 16 Mei 2018 untuk Kecamatan Jepara, Tahunan, Batealit, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Pecangaan, dan Kedung.
"Kami juga memberikan bantuan untuk siswa/siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan putra-putri Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), anak mualaf, kampung nelayan, serta desa binaan," ujarnya.
Untuk tahap kedua, akan dilaksanakan bulan September hingga Oktober 2018 untuk Kecamatan Kembang, Keling, Donorojo, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, Mayong, dan Karimunjawa.
"Penyerahan bantuan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), kami mulai kerja sama tahun 2016 yang dilaksanakan di kecamatan masing-masing oleh ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Orang Tua Asuh (FKK-OTA) kecamatan wilayah masing-masing," ujarnya.
Bantuan anak asuh dengan dana yang bersumber dari APBD akan diberikan secara nontunai.Bantuan tersebut akan langsung masuk ke rekening-rekening masing-masing orang tua atau wali siswa dengan memenuhi sejumlah persyaratan untuk pencairan.
Lembaga GNOTA Jepara hingga tahun ini dengan dibantu para donatur berhasil mengentaskan 530 siswa tamat SMP/MTs.
"Karena tahun ajaran sebelumnya terdapat 120.743 lulusan SD, maka jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat mencapai 43 anak," kata Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Mulyaji saat membacakan sambutan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada acara penyerahan bantuan tahap pertama Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA) Kabupaten Jepara di Pendapa Kartini Jepara, Rabu.
Sementara angka putus sekolah tingkat SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Kejar Paket B, katanya, mencapai 0,10 persen atau 44 orang.
Pasalnya, kata dia, jumlah lulusan SMP atau sederajat pada tahun ajaran sebelumnya mencapai 57.382 orang.
Karena angka putus sekolah masih mencapai puluhan orang, kata dia, Pemkab Jepara terus mendorong masyarakat di Kabupaten Jepara untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya hingga ke jenjang lebih tinggi.
"Pemkab Jepara berkomitmen untuk menekan angka putus sekolah. Setidaknya dalam waktu dekat angka putus sekolah bisa mencapai angka nol persen," ujarnya.
Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kata dia, daya saing bangsa bisa semakin meningkat sehingga nantinya mampu berkompetisi dalam percaturan dunia.
"Terutama dalam rangka menghadapi persaingan dunia global. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terutama di kalangan generasi muda menjadi sebuah tuntutan tersendiri," ujarnya.
Pemkab Jepara juga memberikan apresiasi kepada GNOTA yang mempunyai peran strategis dalam menyukseskan program wajib belajar tersebut.
Apalagi, lanjut dia, GNOTA mempunyai peran membantu pemerintah dalam mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar terus bisa bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar mereka.
Meskipun saat ini terdapat berbagai program bantuan, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut baru mampu membantu orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri secara gratis.
Sementara perlengkapan penunjang sekolah, katanya, tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua.
Menyadari hal tersebut, katanya, GNOTA mencoba mengambil peran untuk membantu berbagai keperluan sekolah yang menjadi beban bagi para keluarga kurang mampu.
Ketua Lembaga GNOTA Kabupaten Jepara Yuliyati Junaidi menyatakan bahwa penyerahan dana asuh bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah dan keluarga yang tidak mampu melalui pemberdayaan tradisi masyarakat sebagai orang tua asuh.
Jumlah penerima bantuan anak asuh tahun ini, katanya, mencapai 1.880 siswa.
Penyerahan dilaksanakan melalui dua tahap, yakni untuk tahap pertama dilaksanakan pada 16 Mei 2018 untuk Kecamatan Jepara, Tahunan, Batealit, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Pecangaan, dan Kedung.
"Kami juga memberikan bantuan untuk siswa/siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan putra-putri Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), anak mualaf, kampung nelayan, serta desa binaan," ujarnya.
Untuk tahap kedua, akan dilaksanakan bulan September hingga Oktober 2018 untuk Kecamatan Kembang, Keling, Donorojo, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, Mayong, dan Karimunjawa.
"Penyerahan bantuan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), kami mulai kerja sama tahun 2016 yang dilaksanakan di kecamatan masing-masing oleh ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Orang Tua Asuh (FKK-OTA) kecamatan wilayah masing-masing," ujarnya.
Bantuan anak asuh dengan dana yang bersumber dari APBD akan diberikan secara nontunai.Bantuan tersebut akan langsung masuk ke rekening-rekening masing-masing orang tua atau wali siswa dengan memenuhi sejumlah persyaratan untuk pencairan.
Lembaga GNOTA Jepara hingga tahun ini dengan dibantu para donatur berhasil mengentaskan 530 siswa tamat SMP/MTs.