Semarang (Antaranews Jateng) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menilai pemberian dana bantuan keuangan untuk partai politik dari pemerintah sangat membantu penguatan sistem perpolitikan di Indonesia.
"Dengan adanya bantuan keuangan tersebut, parpol bisa memberikan pembelajaran politik kepada warga," kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Masruhan Samsurie di Semarang, Kamis.
Menurut dia, dana bantuan untuk parpol juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan fungsi parpol sendiri sehingga sangat diperlukan dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara wajar, transparan dan akuntabel.
Pengaturan bantuan keuangan parpol secara transparansi dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjadikan dana bantuan parpol dikelola dengan baik dan sesuai aturan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan, sesuai aturan yang berlaku, maka dana bantuan parpol dapat digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.
Sebagaimana fungsi parpol, kata dia, pendidikan politik dipergunakan untuk meningkatkan wawasan kepartaian bagi kader dan masyarakat secara umum.
"Diharapkan penggunaannya bisa sesuai aturan, akuntabel dan transparan," ujarnya.
"Dengan adanya bantuan keuangan tersebut, parpol bisa memberikan pembelajaran politik kepada warga," kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Masruhan Samsurie di Semarang, Kamis.
Menurut dia, dana bantuan untuk parpol juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan fungsi parpol sendiri sehingga sangat diperlukan dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara wajar, transparan dan akuntabel.
Pengaturan bantuan keuangan parpol secara transparansi dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjadikan dana bantuan parpol dikelola dengan baik dan sesuai aturan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan, sesuai aturan yang berlaku, maka dana bantuan parpol dapat digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.
Sebagaimana fungsi parpol, kata dia, pendidikan politik dipergunakan untuk meningkatkan wawasan kepartaian bagi kader dan masyarakat secara umum.
"Diharapkan penggunaannya bisa sesuai aturan, akuntabel dan transparan," ujarnya.