Universitas Diponegoro (Undip) akan melaksanakan program pemberdayaan kelompok migran produktif, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan menerjunkan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) ke daerah-daerah kantong tenaga kerja migran.
Hal tersebut terungkap pada penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Undip di Gedung MWA-SA Undip Tembalang, Semarang, Jumat.
Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis Budi Setiyono menjelaskan para mahasiswa akan memberikan literasi dan edukasi seputar legal working dan legal migration, sehingga para calon tenaga kerja mengetahui bagaimana prosedur dan cara bekerja di luar negeri secara benar.
"Mereka juga akan membekali masyarakat berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha yang bisa dilakukan para TKW/TKI selepas mereka bekerja di luar negeri," tambah Budi.
Tidak hanya itu, program tersebut juga meliputi pembuatan komunitas pembangunan keluarga (community parenting), sehingga keluarga TKW/TKI tidak terlantar, bisa saling menguatkan, dan bekerja sama satu sama lain dalam memecahkan masalah.
Budi Setiyono menegaskan bahwa program tersebut dilaksanakan karena adanya berbagai macam masalah yang kompleks dihadapi oleh pekerja migran, khususnya di luar negeri.
Tahun pertama 2018, kegiatan akan berfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tahun berikutnya program juga akan menyasar provinsi lain di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur.
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama berharap kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut dapat saling memberikan manfaat bagi ke dua belah pihak.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam acara Presidential Lecture dengan Tema Strategi Pengelolaan SDM Indonesia dalam Mengadapi Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0 juga meminta Undip sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dapat mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0.
Hanif meminta kurikulum dan metode pendidikan harus menyesuaikan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.
Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri, lanjut Hanif, juga berpengaruh pada karakter pekerjaan, sehingga keterampilan yang diperlukan juga akan berubah.
"Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lulusan pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0," demikian Hanif Dhakiri.
Hal tersebut terungkap pada penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Undip di Gedung MWA-SA Undip Tembalang, Semarang, Jumat.
Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis Budi Setiyono menjelaskan para mahasiswa akan memberikan literasi dan edukasi seputar legal working dan legal migration, sehingga para calon tenaga kerja mengetahui bagaimana prosedur dan cara bekerja di luar negeri secara benar.
"Mereka juga akan membekali masyarakat berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha yang bisa dilakukan para TKW/TKI selepas mereka bekerja di luar negeri," tambah Budi.
Tidak hanya itu, program tersebut juga meliputi pembuatan komunitas pembangunan keluarga (community parenting), sehingga keluarga TKW/TKI tidak terlantar, bisa saling menguatkan, dan bekerja sama satu sama lain dalam memecahkan masalah.
Budi Setiyono menegaskan bahwa program tersebut dilaksanakan karena adanya berbagai macam masalah yang kompleks dihadapi oleh pekerja migran, khususnya di luar negeri.
Tahun pertama 2018, kegiatan akan berfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tahun berikutnya program juga akan menyasar provinsi lain di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur.
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama berharap kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut dapat saling memberikan manfaat bagi ke dua belah pihak.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam acara Presidential Lecture dengan Tema Strategi Pengelolaan SDM Indonesia dalam Mengadapi Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0 juga meminta Undip sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dapat mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0.
Hanif meminta kurikulum dan metode pendidikan harus menyesuaikan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.
Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri, lanjut Hanif, juga berpengaruh pada karakter pekerjaan, sehingga keterampilan yang diperlukan juga akan berubah.
"Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lulusan pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0," demikian Hanif Dhakiri.