Solo (Antaranews Jateng) - Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Hasan Jauhari menyatakan pemerintah akan mengawasi jalinan kemitraan usaha, kecil, dan menengah dengan perusahaan besar sektor (PBS) ritel untuk menjaga eksistensi UKM.
"Pada dasarnya kami mengupayakan pengarahan bagi UKM agar bisa memperkuat diri dalam jalinan kemitraan dengan ritel besar," ucap Hasan Jauhari di Solo, Kamis
Dikatakan, saat ini mulai banyak UKM yang berani menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Meski demikian, diakuinya, UKM masih rentan terhadap masalah mulai dari sisi kesulitan permodalan hingga masih lemahnya sistem manajemen usaha.
Menurut dia, beberapa indikator bahwa kemitraan antara UKM dan perusahaan ritel dikatakan sehat di antaranya hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Selain itu, dikatakannya, yang tidak kalah penting yaitu terjalinnya hubungan jangka panjang.
Ia tidak memungkiri saat ini ada banyak pelaku UKM yang justru berakhir menjadi pekerja di perusahaan ritel. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, dikatakannya, dari 151.000 pelaku UKM yang ada di Indonesia, 40 persennya atau sekitar 50.000 di antaranya berakhir menjadi pekerja ritel.
"Namun hal ini memang sulit untuk diketahui. Apalagi model kerja sama seperti ini biasanya tidak muncul di permukaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari beberapa pihak. Pengawasan inilah yang saat ini disasar oleh Kemenkop UMKM," katanya.
Terkait hal itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan membentuk satgas yang melibatkan pemerintah daerah.
"Selain itu, kami juga akan melibatkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, red) untuk melakukan pengawasan ini. Dalam hal ini, Kemenkop menyasar agar KPPU memberikan pengarahan bagi UKM agar tidak sampai jatuh menjadi pekerja ritel," katanya.
Menurut dia, pengarahan dari KPPU akan melibatkan dinas terkait di setiap pemerintah daerah mengingat nantinya yang akan menjadi pengawas utama adalah dinas di kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Nur Haryani mengatakan saat ini ada sebanyak 3.200 UKM sektor produksi di Kota Solo. Menurut dia, kesulitan yang dialami para pelaku UKM rata-rata adalah belum bisa menemukan akses pemasaran yang baik.
"Memang ada sebagian yang sudah melakukan kemitraan dengan perusahaan besar, tetapi jumlahnya baru sekitar 20 persen," katanya.
Mengenai pengawasan, Nur mengatakan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Ia memastikan jika dalam proses kemitraan tersebut ditemukan permasalahan maka Dinkop akan melakukan teguran kepada perusahaan ritel yang bersangkutan.
"Pada dasarnya kami mengupayakan pengarahan bagi UKM agar bisa memperkuat diri dalam jalinan kemitraan dengan ritel besar," ucap Hasan Jauhari di Solo, Kamis
Dikatakan, saat ini mulai banyak UKM yang berani menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Meski demikian, diakuinya, UKM masih rentan terhadap masalah mulai dari sisi kesulitan permodalan hingga masih lemahnya sistem manajemen usaha.
Menurut dia, beberapa indikator bahwa kemitraan antara UKM dan perusahaan ritel dikatakan sehat di antaranya hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Selain itu, dikatakannya, yang tidak kalah penting yaitu terjalinnya hubungan jangka panjang.
Ia tidak memungkiri saat ini ada banyak pelaku UKM yang justru berakhir menjadi pekerja di perusahaan ritel. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, dikatakannya, dari 151.000 pelaku UKM yang ada di Indonesia, 40 persennya atau sekitar 50.000 di antaranya berakhir menjadi pekerja ritel.
"Namun hal ini memang sulit untuk diketahui. Apalagi model kerja sama seperti ini biasanya tidak muncul di permukaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari beberapa pihak. Pengawasan inilah yang saat ini disasar oleh Kemenkop UMKM," katanya.
Terkait hal itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan membentuk satgas yang melibatkan pemerintah daerah.
"Selain itu, kami juga akan melibatkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, red) untuk melakukan pengawasan ini. Dalam hal ini, Kemenkop menyasar agar KPPU memberikan pengarahan bagi UKM agar tidak sampai jatuh menjadi pekerja ritel," katanya.
Menurut dia, pengarahan dari KPPU akan melibatkan dinas terkait di setiap pemerintah daerah mengingat nantinya yang akan menjadi pengawas utama adalah dinas di kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Nur Haryani mengatakan saat ini ada sebanyak 3.200 UKM sektor produksi di Kota Solo. Menurut dia, kesulitan yang dialami para pelaku UKM rata-rata adalah belum bisa menemukan akses pemasaran yang baik.
"Memang ada sebagian yang sudah melakukan kemitraan dengan perusahaan besar, tetapi jumlahnya baru sekitar 20 persen," katanya.
Mengenai pengawasan, Nur mengatakan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Ia memastikan jika dalam proses kemitraan tersebut ditemukan permasalahan maka Dinkop akan melakukan teguran kepada perusahaan ritel yang bersangkutan.