Semarang (Antaranews jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengingatkan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Semarang jangan sampai merugikan pedagang kaki lima di bantaran.
"Kalau mereka pindah, tetapi tempatnya belum layak atau belum siap kasihan," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet saat menemui perwakilan PKL bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), di Semarang, Selasa.
Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang wajib menyediakan lahan untuk proyek normalisasi Sungai BKT yang harus dilakukan dengan merelokasi PKL, tetapi tempat relokasi harus memperhatikan standar dan kenyamanan.
Artinya, kata dia, para PKL mengharapkan tempat relokasi yang disediakan pemerintah siap dipakai untuk melanjutkan aktivitas mereka berjualan, nyaman, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.
"Sebenarnya, kawan-kawan PKL ini siap ditempatkan atau direlokasi di mana saja. Tetapi, harapan mereka tempatnya harus sudah siap dipakai untuk berjualan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menanggapi keluhan PKL bantaran Sungai BKT terkait tempat relokasi di Pasar Klithikan Penggaron atau kini disebut juga dengan Pasar Barito Baru kurang layak, ia mengatakan akan meminta keterangan Dinas Perdagangan.
Sebab, kata dia, Dinas Perdagangan menyatakan sudah menyiapkan tempat relokasi untuk semua pedagang yang terimbas normalisasi Sungai BKT, tetapi ternyata masih ada keluhan dari pedagang yang direlokasi.
"Jangan sampai masyarakat, yakni pedagang yang direlokasi itu terlalu dirugikan. Kasihan kalau mereka sudah puluhan tahun berjualan dipindah, tetapi tempat barunya tidak sesuai standar dan tidak nyaman," katanya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya mendorong semua PKL agar mau direlokasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah, sementara mengenai kekurangan-kekurangan akan dijembatani dengan Dinas Perdagangan.
"Ada juga pedagang yang sudah pindah sendiri meski tempatnya dinilai masih kurang layak, kami mengapresiasi. Kemampuan masing-masing pedagang berbeda. Kami akan jembatani dengan dinas," kata Agus.
"Kalau mereka pindah, tetapi tempatnya belum layak atau belum siap kasihan," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet saat menemui perwakilan PKL bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), di Semarang, Selasa.
Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang wajib menyediakan lahan untuk proyek normalisasi Sungai BKT yang harus dilakukan dengan merelokasi PKL, tetapi tempat relokasi harus memperhatikan standar dan kenyamanan.
Artinya, kata dia, para PKL mengharapkan tempat relokasi yang disediakan pemerintah siap dipakai untuk melanjutkan aktivitas mereka berjualan, nyaman, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.
"Sebenarnya, kawan-kawan PKL ini siap ditempatkan atau direlokasi di mana saja. Tetapi, harapan mereka tempatnya harus sudah siap dipakai untuk berjualan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menanggapi keluhan PKL bantaran Sungai BKT terkait tempat relokasi di Pasar Klithikan Penggaron atau kini disebut juga dengan Pasar Barito Baru kurang layak, ia mengatakan akan meminta keterangan Dinas Perdagangan.
Sebab, kata dia, Dinas Perdagangan menyatakan sudah menyiapkan tempat relokasi untuk semua pedagang yang terimbas normalisasi Sungai BKT, tetapi ternyata masih ada keluhan dari pedagang yang direlokasi.
"Jangan sampai masyarakat, yakni pedagang yang direlokasi itu terlalu dirugikan. Kasihan kalau mereka sudah puluhan tahun berjualan dipindah, tetapi tempat barunya tidak sesuai standar dan tidak nyaman," katanya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya mendorong semua PKL agar mau direlokasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah, sementara mengenai kekurangan-kekurangan akan dijembatani dengan Dinas Perdagangan.
"Ada juga pedagang yang sudah pindah sendiri meski tempatnya dinilai masih kurang layak, kami mengapresiasi. Kemampuan masing-masing pedagang berbeda. Kami akan jembatani dengan dinas," kata Agus.