Purbalingga (Antaranews Jateng) - Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut untuk terus meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat dengan laporan yang akuntabel.
"Tujuannya agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga nilainya terus meningkat," kata Tasdi di Purbalingga, Senin.
Bupati menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian terhadap laporan tersebut secara berkala.
"Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kita masih CC. Walaupun kebutuhan PNS kita masih tinggi, tapi kalau nilai kita belum B, kita tidak bisa mengajukan kuota CPNS," katanya.
Beberapa waktu yang lalu, kata Bupati, pihaknya pernah mengajukan kuota tambahan CPNS ke Pemerintah Pusat.
"Namun demikian, karena belum mencapai nilai B, hal itu belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, mari bekerja keras melayani masyarakat dengan laporan yang akuntabel. Tahun 2018 ini diharapkan dapat mencapai nilai B," katanya.
Bupati juga meminta pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) untuk secara berkala berkoordinasi dengan para jajarannya guna meningkatkan kinerja serta melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja.
Bupati juga meminta kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi tiga bulan sekali dengan para pimpinan OPD untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Wahyu Kontardi mengatakan pihaknya siap melakukan koordinasi dengan para pimpinan OPD secara berkala dan berkesinambungan.
Dia menambahkan, akan bekerja keras dengan para pimpinan OPD agar nilai yang didapat terus meningkat.
"Itu bisa menjadi indikator baiknya layanan birokrasi di Purbalingga. Kami akan melakukan rapat koordinasi, dan secara rutin mengevaluasi kinerja," katanya.
"Tujuannya agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga nilainya terus meningkat," kata Tasdi di Purbalingga, Senin.
Bupati menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian terhadap laporan tersebut secara berkala.
"Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kita masih CC. Walaupun kebutuhan PNS kita masih tinggi, tapi kalau nilai kita belum B, kita tidak bisa mengajukan kuota CPNS," katanya.
Beberapa waktu yang lalu, kata Bupati, pihaknya pernah mengajukan kuota tambahan CPNS ke Pemerintah Pusat.
"Namun demikian, karena belum mencapai nilai B, hal itu belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, mari bekerja keras melayani masyarakat dengan laporan yang akuntabel. Tahun 2018 ini diharapkan dapat mencapai nilai B," katanya.
Bupati juga meminta pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) untuk secara berkala berkoordinasi dengan para jajarannya guna meningkatkan kinerja serta melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja.
Bupati juga meminta kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi tiga bulan sekali dengan para pimpinan OPD untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Wahyu Kontardi mengatakan pihaknya siap melakukan koordinasi dengan para pimpinan OPD secara berkala dan berkesinambungan.
Dia menambahkan, akan bekerja keras dengan para pimpinan OPD agar nilai yang didapat terus meningkat.
"Itu bisa menjadi indikator baiknya layanan birokrasi di Purbalingga. Kami akan melakukan rapat koordinasi, dan secara rutin mengevaluasi kinerja," katanya.